Sri Mulyani: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 Jadi Rp403,9 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp403,9 triliun. Anggaran ini naik dari rencana sebelumnya yakni sebesar Rp372,3 triliun. Meskipun anggaran PEN tahun ini ada kenaikan, namun anggaran ini masih jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp695,2 triliun.

"Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021," katanya, dalam webinar Kaukus Perempuan Parlemen RI, Senin, 4 Januari.

Adapun total anggaran program PEN Rp403,9 triliun tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.

Bendahara negara ini menjelaskan, untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp25,4 triliun dengan terdapat SILPA Earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan pada tahun ini.

Anggaran bidang kesehatan itu digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboratorium litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS keperluan bagi PBPU atau BP.

Sementara untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp110,2 triliun dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako Rp200 ribu per KPM, Pra Kerja Rp10 triliun, Dana Desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan Rp200 ribu per KPM selama enam bulan.

Sedangkan untuk bidang sektoral K/L dan pemda dialokasikan Rp184,2 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan Rp63,84 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, cadangan pembiayaan PEN.

Kemudian juga digunakan untuk PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti Hutama Karya, ITDC, Pelindo III, dan KIW, serta penjaminan backstop loss limit.

Terakhir yaitu insentif usaha dialokasikan anggaran Rp20,26 triliun meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Adapun realisasi anggaran PEN hingga akhir 31 Desember 2020 sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun. Anggaran ini masih tersisa atau tidak terserap Rp115,42 triliun.

Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan sebesar Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.

Selanjutnya UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.