JAKARTA - Indonesia kini telah memiliki tiga juta dosis vaksin COVID-19 impor buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac. Langkah ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, sebab perusahaan Sinovac hingga kini pun belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait efikasi vaksinnya terhadap COVID-19. Namun, pemerintah meyakini vaksinasi dapat mendorong ekonomi lebih cepat 'sembuh'.
Seperti diketahui tiga juga vaksin COVID-19 tersebut terdiri dari sebanyak 1,8 juta yang diimpor digelombang kedua pada Kamis, 31 Desember. Sebelumnya, 1,2 juta dosis vaksin telah dulu tiba di Tanah Air pada tanggal 6 Desember.
Rencananya, jika tak ada halangan pemerintah mencanangkan pemberian vaksin COVID-19 tahap pertama dimulai Januari sampai April 2021. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan tata cara pelaksanaan vaksinasinya.
Kehadiran vaksin COVID-19 ini ternyata mampu mendorong sentimen positif. Salah satunya terhadap nilai rupiah. Perdagangan akhir tahun 2020, rupiah ditutup menguat 80 poin di level 14.050 per dolar AS dibandingkan sebelumnya di level 14.130 per dolar AS. Diperkirakan pada perdagangan awal 2021, rupiah dibuka menguat di level 14.040 hingga 14.080 per dolar AS.
Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi nilai tukar rupiah sepanjang 2021 ini berkisar Rp13.500 hingga Rp15.000 per dolar AS. Rupiah diperkirakan mencapai titik terendah pada kuartal I.
"Saya optimistis, karena Indonesia sudah memasuki masa new normal," katanya, di Jakarta, Jumat, 1 Januari.
Sebelumnya, Ibrahim Assuaibi berujar kondisi perdagangan akhir tahun yang menunjukan rupiah menguat dipicu kebijakan pemerintah yang akan melakukan program vaksinasi nasional. Vaksin yang mulai disuntikkan ke masyarakat membuat roda ekonomi kembali berputar. Di saat yang sama, laju investasi pun berangsur-angsur berjalan.
"Melihat perencanaan pemerintah yang optimis akan imunisasi vaksin, maka pelaku pasar kembali gembira dan merespons positif terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan yang akan kembali membaik," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.
Tak hanya nilai tukar rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga berpotensi menguat di 2021 mencapai level 6.500-an. Bahkan berpotensi lebih tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ada dua faktor yang bisa membawa IHSG bergerak lebih baik di tahun ini.
Pertama, dari sisi perekonomian ada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) alias Omnibus Law yang akan memberikan kemudahan berusaha bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Kedua, dari sisi kesehatan, pengadaan vaksinasi gratis dan penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi.
Menurut Airlangga, rencana pelaksanaan vaksinasi di tahun 2021 ini maka akan memberikan sentimen positif untuk perekonomian.
"Tentu dengan perencanaan vaksinasi di tahun 2021 diharapkan terjadi pencegahan Covid dan akan Meningkatkan mobilitas masyarakat dan mobilitas masyarakat ini tentunya akan mendorong kegiatan perekonomian," ujarnya, dalam pidato penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, 30 Desember 2020.
Mantan Menteri Perindustrian ini berujar dengan sentimen positif ini, bahkan JPMorgan juga memproyeksikan IHSG akan mencapai rekor tertinggi hingga 6.800 pada Desember 2021.
"Sejalan dengan perbaikan ekonomi, IHSG dan nilai tukar kita diperkirakan akan terus menguat di tahun 2021," katanya.
Vaksinasi Tidak Otomatis Pulihkan Perekonomian
Peneliti Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut meskipun vaksin telah tiba di Indonesia hal itu tidak otomatis mengubah kondisi perekonomian.
Menurut Enny, setidaknya ada dua hal yang dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi nasional. Pertama, jika pemerintah mampu menangani COVID-19 maka berbagai aktivitas ekonomi berangsur pulih.
"Misalnya beberapa sektor yang selama ini close seperti perhotelan, perdagangan ritel modern, kafe, transportasi dan pariwisata, ini mungkin akan berangsur untuk kembali normal," katanya, dalam forum diskusi Indef secara virtual, Rabu, 23 Desember 2020.
Kedua, Enny menyebut, meskipun Indonesia memiliki kontraksi ekonomi yang lebih kecil secara persentase dibandingkan Singapura dan Malaysia yang mencapai dua digit, namun harus diperhatikan bahwa dampak dari COVID-19 di Tanah Air berpengaruh terhadap struktur ketenagakerjaan dan struktur perekonomian.
Lebih lanjut, Enny menjelaskan hal ini karena proporsi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas sekali dan dalam jangka waktu setahun ke depan proporsi ekonomi Indonesia tidak akan berubah. Di mana kontribusi terbesar yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi belum pulih.
"Sehingga kalau kita ingin membicarakan bagaimana ekspektasi atau wajah ekonomi ke depan maka dalam waktu pendek tentu kita tidak mungkin terlepas dari dua kontributor utama," ucapnya.
Enny juga berujar, dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, bertambahnya angka pengangguran turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
"Nah Indonesia dengan adanya COVID-19 berdampak terhadap angka pengangguran, mengapa? Karena angka pengangguran ini fungsi utama untuk kembalinya daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga ditentukan oleh daya beli masyarakat, daya beli masyarakat sangat ditentukan oleh lapangan kerja," tuturnya.
Sementara itu, dampak dari pandemi COVID-19 untuk pengangguran terbuka per Agustus 2020 dari 7,10 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Artinya ada tambahan sekitar 2,7 juta orang.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masyarakat masih perlu menerapkan protokol kesehatan, meski impor vaksin COVID-19 buatan Sinovac Life Science Corporate Ltd China, sudah tiba di Indonesia. Sebab, vaksin tak serta merta dapat mengendalikan COVID-19.
"Meski sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, itu tidak berarti dalam waktu yang sangat dekat COVID-nya bisa dikendalikan," katanya dalam diskusi virtual, Jumat, 11 Desember 2020.
Pemerintah, sambungnya, akan mulai melakukan vaksinasi pada akhir 2020. Namun, ekonomi pada 2021 tetap akan menjadi tantangan besar sehingga pemerintah tetap mengucurkan banyak stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi, mulai dari bantuan sosial, dukungan UMKM, hingga insentif bagi dunia usaha.
Selain impor vaksin, bendahara negara menuturkan pemerintah juga mendukung pengembangan vaksin buatan dalam negeri, vaksin Merah Putih. Termasuk mendorong produksi alat kesehatan lainnya untuk menanggulangi pandemi COVID-19.
"Kami mendukung untuk riset vaksin, ini vaksin Merah Putih. Untuk alat pelindung diri, sekarang sudah diproduksi di dalam negeri, untuk tes fisik juga sudah diproduksi banyak di dalam negeri. Ini diharapkan akan bisa meningkatkan kapasitas Indonesia dan sekaligus juga untuk memulihkan ekonomi," ucapnya.
UU Cipta Kerja Bisa Perbaiki Kemudahan Berusaha di Indonesia
Kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha dalam rangka peningkatan investasi.
Selain itu, pemerintah mengklaim UU ini juga disusun untuk menyelesaikan hambatan dalam berinvestasi, khususnya dikarenakan panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang masih saling tumpang tindih, serta banyaknya regulasi yang tidak harmonis khususnya pada regulasi daerah dan pusat.
UU Cipta Kerja juga memicu banyak perusahaan asing berlabuh di Indonesia. Semisal Amerika Serikat yang telah melirik Indonesia bagian Timur. Australia juga bakal mengolah pembangkit listrik di Papua dan Kalimantan.
Seperti diketahui, selama ini perusahaan asing memilih Vietnam, Kamboja, dan Thailand menjadi lokasi investasi langsung. Namun, dengan adanya UU Cipta Kerja ini yang telah mengatur perizinan sampai dengan tenaga kerja membuat para investor merasa dihargai.
Analis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi menilai investor asing semakin optimistis terhadap kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Disahkannya UU Cipta Kerja membawa angin segar di Indonesia, terutama di sektor investasi. UU ini membuat penanam modal asing untuk mempercayai Indonesia sebagai negara yang potensial untuk berinvestasi," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 31 Desember 2020.
Menurut dia, selain memberikan jaminan kemudahan investasi, melalui UU inu pemerintah juga memangkas perizinan yang berbelit. Dampak dari UU tersebut, justru membuat kepercayaan investor membaik. Apalagi, terdapat sejumlah pasal dalam klaster investasi yang mempermudah para calon penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Pengusaha Optimis Vaksinasi Mampu Dukung Pertumbuhan Bisnis Ritel
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) optimistis pertumbuhan bisnis ritel tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Hal ini seiring dengan telah masuknya vaksin dan rencana vaksinasi yang tak lama lagi akan direalisasikan.
"Ritel berharap kita bisa (tumbuh di) angka 4 sampai 4,5 persen, berharap dapat terjadi di 2021," ujar Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey dalam webinar bertajuk 'Outlook Festival 2021: Bangkit dari Pandemi dan Resesi', Rabu, 16 Desember.
Roy juga berharap sentimen positif yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir mampu mendukung pertumbuhan ritel pada tahun depan. Meski begitu, ia mengakui pertumbuhan tersebut diyakini belum bisa menyamai capaian pertumbuhan yang terjadi sebelum pandemi COVID-19.
"Mengukur dan melihat bagaimana vaksin diselenggarakan sehingga penanggulangan COVID dapat cepat dan masyarakat dapat kembali sehat dan aktif," jelasnya.