Diskon Tarif Listrik Akan Dipangkas Sri Mulyani, tapi kok Anggaran Kartu Prakerja Naik 2 Kali Lipat?

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memangkas diskon tarif listrik yang diberikan kepada beberapa kelompok masyarakat. Pemangkasan dilakukan seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2021 ini optimis akan naik.

"Ini tujuannya jika ekonomi sudah mulai tumbuh, maka bantuan dari pemerintah juga akan mulai ditarik," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR-RI, Rabu, 27 Januari.

Menkeu mengatakan, pemangkasan listrik berdaya 450 VA, diskon tarif akan dipangkas, dari 100 persen jadi 50 persen. Pemangkasan akan dilakukan pula pada pemakaian listrik berdaya 900 VA, dari 50 persen jadi 25 persen.

"Langkah ini bagian dari upaya penyesuaian anggaran 2021 dengan bujet perlindungan sosial Rp150 triliun dari sebelumnya Rp220 triliun pada 2020," jelasnya.

Sri Mulyani juga mengatakan jika anggaran program Kartu Pra Kerja naik dua kali lipat menjadi Rp20 triliun dibanding dengan anggaran awal APBN 2021. Kenaikan dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Joko Widodo memutuskan anggaran program pra kerja ditingkatkan 2 kali lipat tadinya Rp10 triliun tahun ini supaya disamakan seperti tahun lalu menjadi Rp20 triliun. Jadi kami tambahkan Rp10 triliun," kata Sri Mulyani.

Peningkatan anggaran program Kartu Prakerja sumbernya berasal dari realokasi dan refocusing anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Sebagai informasi, total alokasi dana percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp553,1 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibanding dengan realisasi periode 2020 yang angkanya sebesar Rp579,8 triliun.