Pemprov DKI Kejar Penurunan Kasus Stunting, DPRD Minta Fasilitas Posyandu Ikut Ditingkatkan

JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI melakukan terobosan dalam upaya intervensi penurunan kasus stunting yang kini tengah digencarkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Menurut Idris, satu hal yang juga harus diperhatikan adalah pos pelayanan terpadu (posyandu) sebagai layanan pemeliharaan kesehatan anak tingkat wilayah RT dan RW. Fasilitas kesehatan posyandu, kata dia, perlu ditingkatkan.

“Strategi (penurunan stunting) paling jitu menurut saya adalah penguatan posyandu balita di seluruh Jakarta Perlengkapan posyandu berupa antropometri juga harus distandarisasi agar hasil pemantauannya akurat,” tutur Idris kepada wartawan, Jumat, 3 Februari.

Sayangnya, lanjut Idris, saat ini banyak posyandu tidak optimal memilik alat alat seperti timbangan hingga alat ukur tinggi badan, bahkan harus meminta bantuan ke orang per orang.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan honor kader posyandu tingkat wilayah untuk menunjang kegiatan kader yang merupakan masyarakat setempat tersebut.

"Honor kader posyandu sekarang yang masih sangat minim bisa kita tingkatkan agar mereka lebih aktif melakukan monitoring tumbuh kembang balita di setiap wilayah," ungkap dia.

Lebih lanjut, Idris meminta Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas penyediaan makanan tambahan (PMT) untuk mendukung tumbuh kembang balita.

“PMT saat ini harga per unitnya masih di Rp 10 ribu. Kita bisa tingkatkan lagi untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Jakarta termasuk sediakan anggaran untuk bantuan makanan bagi anak terdeteksi stunting,” ucapnya.

Stunting menjadi masalah yang serius bagi Presiden Joko Widodo. Jokowi pun menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Per tahun 2022, rata-rata angka stunting nasional berada di angka 21 persen.

Kemarin, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut jajarannya telah turun ke kapangan untuk mendata identitas warga yang diduga mengalami kondisi stunting.

Hal ini menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang menargetkan penurunan angka stunting di Indonesia dan kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan sinkronisasi data sasaran intervensi stunting.

"Dikoordinatori Asisten Pemerintahan, semua wali kota, hingga lurah, Dinas PPAPP, Dinas Kesehatan, hari ini turun ke lapangan mengambil data-data yang konon stunting," kata Heru saat ditemui di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 2 Februari.

Selain itu, Heru juga menginstruksikan jajarannya untuk menemui para ibu hamil di Jakarta dan meminta mereka memeriksakan kesehatannya di puskesmas. Heru bilang, upaya pencegahan stunting pada anak lebih efektif dilakukan dengan sasaran ibu hamil.

Menurut Heru, ketika fasilitas pelayanan kesehatan mengetahui kondisi ibu hamil berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pemerintah bisa mengetahui sasaran masyarakat yang perlu mendapat bantuan peningkatan gizi mereka.

"Kalau dia kurang gizi, anemia, kita intervensi, sehingga lebih mudah ketika ibu hamil. Sekarang berjalan semua di seluruh kota," urainya.