DPRD Minta ke Pemprov Nol Kasus Stunting Anak di Jakarta 2045

JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengoptimalkan program penanganan stunting di Jakarta agar jumlah kasusnya terus menurun.

Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Abdul Azis Muslim pun menantang Pemprov DKI mengeliminasi kasus stunting pada anak hingga nol pada tahun 2045 atau masa Indonesia Emas.

“Fraksi NasDem mendorong agar target 2045 dalam hal prevalensi stunting menjadi nol atau tidak ada permasalahan stunting di DKI Jakarta,” kata Aziz dalam keterangannya, Kamis 8 Agustus.

DPRD meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk ikut menjalankan program eliminasi stunting.

Di samping itu, perlunya penerapan indikator berat badan dan tinggi anak sebagai salah satu hal yang perlu dicermati dalam penanganan kasus stunting.

Dengan begitu, orangtua dapat mendeteksi dini dan cepat membawa ke Puskesmas apabila berat badan atau tinggi anak tak sesuai indikator.

“Selain itu, juga perlu ditambahkan indikator pada prevalensi wasting atau indikator berat badan/tinggi anak pada usia kurang dari lima tahun berdasarkan tipe," jelas Aziz.

“Sehingga dengan terwujudnya Jakarta menjadi kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, tidak lagi terbebani dengan belum terselesainya permasalahan stunting pada 20 tahun ke depan,” tambahnya.

Sebagai informasi, prevalensi stunting Jakarta sebesar 17,6 persen pada tahun 2023. Angka ini melebihi rata-rata prevalensi kota di negara maju yang hanya 5 persen.

Pemprov DKI mengungkap, salah satu penyebabnya adalah layanan kesehatan primer, salah satunya posyandu yang belum maksimal.

Jumlah posyandu aktif hanya berkisar 8,7 persen yang menandakan layanan kesehatan primer yang pasif dan belum partisipatif dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, penyuluhan, serta pemantauan kesehatan keluarga, gizi, dan lingkungan.