JAKARTA - Pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dari partai nasionalis Hindu, telah mengesahkan Undang-Undang (UU) untuk menghapus sekolah Islam di negara bagian Assam. Hal itu dilakukan sebab menurut pemerintah setempat, sekolah Islam tak dapat menyediakan pendidikan bermutu.
Melansir Reuters, Kamis, 31 Desember, Menteri Pendidikan negara bagian Himanta Biswa Sarma mengungkapkan lebih dari 700 sekolah yang dikenal sebagai madrasah akan ditutup pada April. Alasannya, kata Sarma karena India lebih butuh banyak tenaga ahli daripada imam masjid.
“Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid,” kata Sarma.
Oleh karena itu, empunya kebijakan juga akan mengubah sekolah islam menjadi sekolah biasa. Sebab, pemerintah berpendapat sekolah Islam yang ada tidak dapat mempersiapkan calon muridnya untuk bersaing di dunia. Terlebih karena lulusannya hanya memikirkan hubungan dengan Tuhan semata.
Mendapat penolakan
Lahirnya beleid itu sontak mendapat penolakan dari partai oposisi dan separuh masyarakat India. Mereka skeptis ide menghapus sekolah Islam hanya sebagai corong dari gerakan untuk menyapu Muslim dari tanah India.
"Idenya adalah untuk menyapu umat Islam," kata Wajed Ali Choudhury, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dua WNI Diburu Pemerintah Malaysia karena Kabur Usai Dinyatakan COVID-19
29 Desember 2020, 11:14 -
| BERITA
BUMN China Mau Beli Pembangkit Listrik Milik Sinar Mas Rp5,64 Triliun?
29 Desember 2020, 12:55
Sebelumnya, lebih dari 100 pensiunan pegawai negeri dan diplomat senior telah lebih dulu mendesak pemerintah di Uttar Pradesh atas aturan yang merugikan kaum Muslim. Mereka meminta pemerintah untuk mencabut UU baru yang coba mengkriminalisasi konversi agama secara paksa pada pengantin wanita. Yang mana, UU itu tampak sengaja ditujukan kepada kaum Muslim India.
