Jangan Harap Jokowi Bakal Intervensi Tuntutan 12 Tahun untuk Bharada E: Kita Hormati Proses Hukum

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan mengintervensi proses hukum apapun di Tanah Air. Termasuk, persidangan pembunuhan berencana yang berujung tuntutan 12 tahun terhadap Bharada Richard Eliezer atau Bharada E.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan ibu Bharada E. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan tak bisa ikut campur dalam proses hukum.

"Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan," kata Presiden Jokowi saat meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari.

Bukan hanya di kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Bharada E dan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dkk, Jokowi tak akan ikut campur di kasus hukum apapun.

"Untuk semua kasus. Tidak," tegasnya.

Dia mengingatkan siapapun harus taat dan hormat terhadap proses hukum yang berjalan. Apalagi, persidangan masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Bharada E dituntut jaksa penuntut umum (JPU) hukuman 12 tahun penjara. Dia dianggap terbukti turut serta dalam rangkaian peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua alias Brigadir J.

Dalam tuntutan itu, ada beberapa pertimbang yang memberatkan. Satu di antaranya Bharada E merupakan eksekutor di kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Namun ada juga pertimbangan yang meringankan. Jaksa mengganggap Bharada E berstatus justice collaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tuntutan 12 tahun yang diberikan kepada Richard Eliezer alias Bharada E telah mempertimbangkan status Justice Collaborator (JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Andaikata tidak ada, tuntutan pidana Bharada E bisa jadi bakal serupa dengan Ferdy Sambo.

"Tapi kan kami sudah pertimbangkan sehingga menuntut lebih rendah dari pelakunya ini Pak Sambo. Kalau LPSK nggak masuk, mungkin nggak segitu," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana.

kepada wartawan, Kamis, 19 Januari.

Terlebih, dalam menentukan tuntutan, tim jaksa penuntut umum (JPU) melihat peran dari masing-masing terdakwa.

Dalam rangkaian peristiwa pembunuhan Yosua, terdakwa Bharada E merupakan eksekutor atau pelaku penembakan. Sehingga, dianggap pantas dituntut 12 tahun penjara.ga turut serta dalam perencanaan. Sebab, ia mengamini perintah Ferdy Sambo untuk mengeksekusi Brigadir J.