JAKARTA - Pemerintah Kota Surakarta berencana menggunakan sebagian dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk revitalisasi pasar tradisional. Salah satunya Pasar Tunggulsari.
Kadis Perdagangan Kota Surakarta, Heru Sunardi, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk revitalisasi pasar tersebut sebesar Rp19 miliar. Pasar tersebut nantinya terdiri dari 182 kios dan los.
"Pasar itu nantinya terdiri dari dua lantai, ada yang menghadap ke utara dan ke arah barat. Itu nanti kami mengikuti landscape kondisi eksisting," kata Heru dikutip dari Antara, Selasa 17 Januari.
Selama proses pembangunan, para pedagang akan ditempatkan di pasar darurat yakni di Lapangan Losari. Sesuai dengan arahan dari Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pembangunan akan dilakukan secepatnya setelah dana hibah turun.
"Prinsipnya sudah siap semua, DED (Detail Engineering Design) sudah jadi, pasar darurat titiknya sudah ketemu. Tahun 2023 harapannya sudah bisa diselesaikan, targetnya akhir tahun ini, tapi kan kami tetap masih menunggu hibahnya," kata Heru.
Ia berharap usai direvitalisasi pasar tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbelanja masyarakat sekitar. Menurut dia, masyarakat yang biasa berbelanja di pasar tersebut yakni warga Kelurahan Semanggi, Sangkrah, dan Kedunglumbu.
"Itu pemukiman padat semua. Kalau di pasar yang berdiri di tengah pemukiman mewah pasti banyak pembeli dari luar. Lain dengan di Tunggulsari, konsumen setianya pasti warga sekitar," katanya.
BACA JUGA:
Sebelumnya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan dana hibah dari UEA tersebut akan digunakan untuk beberapa hal di antaranya di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu dana tersebut juga akan digunakan untuk penanganan rumah tidak layak huni di Kota Solo. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta Taufan Basuki berharap pada tahun ini dana dari UEA dapat membantu secara signifikan.
"Kalau kurang lebihnya dari potensi yang ada sekitar 2.500 bisa kami tangani tahun ini," katanya.
Ia mengatakan secara keseluruhan potensi keberadaan rumah tidak layak huni di Kota Solo mencapai sekitar 5.000 unit. Dengan berbagai upaya pemerintah dalam memperoleh pendanaan, salah satunya dari Pemerintah UEA, diharapkan jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) hingga akhir tahun ini hanya 1.400 unit.