Bersihkan Loyalis Bolsonaro Usai Penyerbuan, Presiden Lula: Saya Yakin Pintu Istana Dibuka, Karena Tidak Rusak

JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menilai pasukan keamanan terlibat dalam membiarkan massa anti-pemerintah menyerbu Brasilia, berjanji untuk menyingkirkan pendukung keras pendahulunya pada Hari Kamis.

Tugas menyaring aktor-aktor itu akan rumit, kata pembantu seniornya, tetapi penyelidikan telah dimulai untuk melihat siapa yang bertanggung jawab membiarkan para pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro menyerbu dan merusak istana presiden.

"Banyak yang terlibat di kalangan polisi militer. Ada banyak orang dari angkatan bersenjata yang terlibat," kata Presiden Lula kepada wartawan, melansir Reuters 13 Januari.

"Saya yakin pintu istana dibuka untuk orang-orang ini masuk, karena saya tidak melihat pintunya rusak," sambungnya.

Lebih jauh, Presiden Lula juga meningkatkan kritik terhadap tentara karena tidak melakukan apa pun, untuk mencegah perkemahan pendukung Bolsonaro yang berusia dua bulan di luar markasnya, di mana mereka menuntut militer untuk membatalkan hasil pemilihan Oktober.

Tentara Brasil tidak menanggapi permintaan komentar.

Ribuan demonstran yang menyerukan kudeta militer untuk menggulingkan Presiden Lula dan mengembalikan kekuasaan Bolsonaro menyerbu Mahkamah Agung, Kongres, dan istana kepresidenan pada Hari Minggu, meninggalkan jejak jendela, furnitur, komputer dan karya seni yang hancur.

Pasukan polisi yang bertanggung jawab atas keamanan publik di ibu kota Brasil tidak menghentikan massa yang bergerak maju ke gedung tersebut, dan beberapa terlihat di gambar media sosial sedang berswafoto dan mengobrol dengan para demonstran.

Polisi anti huru hara membubarkan massa dengan gas air mata dan menangkap sekitar 1.800 pengunjuk rasa, setelah Presiden Lula memerintahkan pemerintah federal untuk campur tangan dalam keamanan lokal.

Sementara itu, Gubernur Brasilia Ibaneis Rocha, sekutu Bolsonaro, termasuk yang pertama disalahkan atas penyimpangan keamanan. Dia diskors dari jabatannya pada Hari Minggu oleh Hakim Agung Alexandre de Moraes, yang juga memerintahkan penangkapan kepala keamanan dan kepala polisinya.

Batalyon pasukan yang ditugaskan untuk menjaga istana presiden juga tidak menanggapi sampai perusuh masuk dan menghancurkan istana, menurut seorang saksi Reuters.

Empat staf yang sedang bertugas dari kantor Penasihat Keamanan Nasional (GSI) dengan cepat kewalahan di dalam istana presiden dan kantor mereka digeledah. Mereka menyaksikan pengunjuk rasa menendang pintu ke kantor Presiden Lula tetapi gagal masuk.

Seorang juru bicara kepresidenan mengatakan kepada, komputer diambil dari kantor Penasihat Keamanan Nasional dan hard drive yang berisi informasi rahasia telah hilang. Kotak senjata taser dikosongkan, kata juru bicara Guto Guterres.

Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Rui Costa mengatakan pemerintah sekarang menghadapi tantangan untuk melakukan "dekontaminasi" pasukan keamanan, meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.

"Kami memiliki beberapa institusi yang telah terkontaminasi oleh kebencian terhadap Bolsonarista oleh pelaku kudeta sayap kanan," kata Menteri Hubungan Institusional Alexandre Padilha.

Kendati demikian, pejabat pemerintah mengatakan masih belum jelas bagaimana tentara atau polisi yang bersimpati dengan seruan demonstran untuk kudeta militer, akan diidentifikasi atau disingkirkan.

Salah satu gagasan yang diajukan oleh para pembantu Presiden Lula, yang bertujuan untuk mencegah politisasi pasukan keamanan, adalah membatasi perwira militer dan polisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

Diketahui, Kongres Brasil memiliki banyak pensiunan dan bahkan perwira aktif yang menggembar-gemborkan kredensial militer atau polisi mereka, sebagai bagian dari daya tarik hukum dan ketertiban mereka.

"Partisipasi militer dan polisi militer yang berlebihan dalam politik ini semakin mengarah pada kontaminasi ideologis terhadap pasukan," sebut Costa.

Pada Hari Rabu, Presiden Lula memveto bagian dari RUU yang disahkan oleh Kongres di bawah Bolsonaro yang akan menjamin hak petugas polisi untuk ikut serta dalam demonstrasi politik.