Sebelum Presiden Biden, Donald Trump Juga Hadapi Penyelidikan Jaksa Khusus

JAKARTA - Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada Hari Kamis mengumumkan penunjukan Robert Hur, mantan Jaksa Agung Maryland sebagai jaksa khusus atau penasihat khusus, untuk menyelidiki penanganan dokumen pemerintah yang sensitif oleh Presiden Joe Biden.

Pengumuman tersebut dilakukan beberapa jam setelah seorang pengacara Gedung Putih pada Hari Kamis, mengungkapkan bahwa tim hukum Presiden Biden telah menemukan kumpulan dokumen rahasia kedua saat ia masih menjabat sebagai wakil presiden di ruang penyimpanan di rumahnya di Delaware.

Robert Hur akan bertindak sebagai jaksa kuasi-independen untuk menentukan, apakah catatan rahasia dari masa Biden sebagai wakil presiden telah disimpan secara tidak benar di kediamannya di Delaware dan lembaga pemikir di Washington, kata Jaksa Agung Garland

Lebih jauh Garland juga mengatakan, Hur akan memeriksa "apakah ada orang atau entitas yang melanggar hukum." Sementara, Gedung Putih berjanji untuk bekerja sama.

"Kami yakin bahwa tinjauan menyeluruh akan menunjukkan bahwa dokumen-dokumen ini secara tidak sengaja salah tempat," kata pengacara Gedung Putih Richard Sauber dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 13 Januari.

Jaksa khusus terkadang ditunjuk untuk menyelidiki kasus yang sensitif secara politik. Mereka menjalankan tanggung jawab terpisah dari pimpinan Departemen Kehakiman, termasuk Garland, yang ditunjuk oleh Presiden Biden. Penasihat khusus kadang-kadang, tetapi tidak selalu, mengajukan tuntutan pidana.

Sebelum Presiden Biden, dua Presiden Amerika Serikat juga pernah menghadapi penyelidikan, yakni Donald Trump dan Bill Clinton.

Donald Trump menghadapi penyelidikan jaksa khusus yang juga mantan Direktur FBI Robert Mueller tahun 2019 saat pemerintahannya, terkait temuan kontak antara Trump dengan Rusia saat kampanye pemilihan presiden tahun 2016.

Ia menemukan cukup bukti untuk mengajukan tuduhan konspirasi kriminal. Mueller tidak membebaskan Trump dari dugaan obstruction of justice dalam upaya menghalangi penyelidikan Rusia, tetapi Jaksa Agung saat itu William Barr, seorang yang ditunjuk Trump, kemudian membebaskannya.

November lalu, Jaksa Agung Garland menunjuk Jack Smith sebagai jaksa khusus, untuk mengawasi penyelidikan Departemen Kehakiman terkait dengan Donald Trump, termasuk penanganan dokumen rahasia mantan presiden dari Partai Republik dan upaya untuk membatalkan Pemilu 2020.

Jauh sebelumnya, jaksa independen, jabatan yang mirip dengan jaksa khusus, bertugas selama kepresidenan Bill Clinton menyelidiki skandal politik Whitewater tahun 1990-an dan skandal seksual presiden dari Partai Demokrat dengan pegawai magang Gedung Putih Monica Lewinsky.

Penyelidikan itu menyebabkan pemakzulan Clinton oleh Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun dia dibebaskan oleh Senat.

Mengutip DC Student Defense, meski memiliki tanggung jawab serupa, ada perbedaan antara jaksa khusus dan jaksa independen. Jika jaksa khusus ditunjuk Jaksa Agung atau Penjabat Jaksa Agung. Sementara jaksa independen ditunjuk oleh pengadilan atas permintaan Jaksa Agung.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Garland memutuskan penasihat khusus diperlukan dalam kasus Biden, setelah penyelidikan awal dilakukan oleh John Lausch, orang yang ditunjuk Trump yang menjabat sebagai jaksa federal tertinggi di wilayah Chicago.

"Penunjukan ini menggarisbawahi komitmen publik departemen untuk independensi dan akuntabilitas dalam hal-hal yang sangat sensitif, dan untuk membuat keputusan yang hanya dipandu oleh fakta dan hukum," tegasnya pada konferensi pers.

Kendati Presiden Biden dan Trump sekarang menghadapi penyelidikan dari jaksa khusus, yang biasanya ditunjuk untuk kasus-kasus yang sensitif secara politik untuk memastikan tingkat independensi dari kepemimpinan Departemen Kehakiman, itu tidak berarti kasus mereka sama.

"Kami yakin bahwa tinjauan menyeluruh akan menunjukkan bahwa dokumen-dokumen ini secara tidak sengaja salah tempat," kata pengacara Gedung Putih Richard Sauber dalam sebuah pernyataan.

Pengacara Biden mengatakan, mereka telah menemukan kurang dari selusin dokumen rahasia dan menyerahkan surat-surat yang relevan setelah menemukannya. Trump menolak melakukannya sampai pencarian FBI Agustus menemukan sekitar 100 dokumen rahasia, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Trump atau stafnya menghalangi penyelidikan.

"Faktanya sangat berbeda. Satu-satunya kesamaan adalah ada dokumen rahasia yang dibawa dari Gedung Putih ke tempat lain," kata Kel McClanahan, kepala firma hukum National Security Counselors.