Respons Tuntutan Transportasi Terintegrasi Seperti Jakarta, Ridwan Kamil Bandingkan APBD dan APBN untuk DKI

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menegaskan urusan pembenahan transportasi publik terus dikerjakan oleh Pemprov Jawa Barat, walaupun dari sisi kewenangan dan anggaran ada keterbatasan.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan tuntutan warga terkait transportasi publik sebetulnya lebih tepat diarahkan pada pemangku wilayah seperti wali kota atau bupati.

Kewenangannya dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat, kata Ridwan Kamil, hanya sebatas koordinasi di wilayah algomerasi seperti Bandung Raya.

"Jadi di mana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," kata dia dilansir ANTARA, Kamis, 5 Januari.

Kang Emil mengatakan untuk memastikan koordinasi berjalan baik maka dibentuk organisasi Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya. 

Akan tetapi urusan pembentukan ini memakan waktu lama karena pihaknya harus membenahi payung hukum. "Kita beresin dulu rumah hukumnya," katanya.

Dia mengatakan salah satu bentuk realisasi pihaknya untuk memulai pembenahan transportasi publik dengan meluncurkan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Bandung.

Saat ini secara aktif sudah beroperasi menggunakan delapan bus listrik dengan kapasitas 25 penumpang per bus.

"Dimulai dari yang mudah dulu BRT sudah diluncurkan, saya minta maaf tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," katanya.

Terkait tuntutan warga yang berharap transportasi publik terintegrasi seperti Jakarta, Gubernur Ridwan Kamil meminta warga melihat porsi APBD yang dimiliki Pemprov Jawa Barat dan besarnya dukungan APBN pada pembenahan transportasi di DKI Jakarta.

"DKI Jakarta yang APBD-nya terbesar se-Indonesia, setengah anggaran pembangunan MRT-nya dari APBN. Terlebih APBD Jabar yang hanya Rp40 triliun dibagi untuk 27 kota kabupaten urusannya banyak tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi massal seperti yang diidealkan. Namun itu kan dikerjakan dan sudah dimulai," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat A Koswara mengatakan saat ini pemerintah provinsi sedang mendorong pembenahan transportasi publik berbasis listrik dimulai dari Bandung Raya.

"Kita sedang mengarah ke sana, kan itu bagian dari program pemerintah," kata Koswara.

Rencananya BRT akan melayani lima koridor di Bandung Raya dimana satu koridor akan memakai bus berbasis listrik.

Menurut Koswara pihak Bank Dunia yang mendukung program ini mengharapkan bus listrik bisa mencapai 50 persen dari seluruh rute.

Pada tahun ini rencananya akan dimulai konstruksi depo khusus bus listrik dan pembangunan jalur khusus di sejumlah titik 

Pada 2024 ada uji coba, selanjutnya pada 2025 BRT tahap satu akan beroperasi penuh melayani sejumlah rute di Bandung Raya.

Seusai BRT, Cekungan Bandung rencananya akan didukung integrasi dengan kereta lintas rel terpadu atau LRT dengan rute yang sudah disepakati oleh sejumlah daerah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.