6 Menteri Baru Diharapkan Tak Bikin Kebijakan Baru
Presiden Joko Widodo mengenalkan enam menteri baru (Foto: Twitter @jokowi)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk enam orang untuk menggantikan posisi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka diperkenalkan Presiden Jokowi sebagai menteri di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Desember.

Mereka adalah Tri Rismaharini menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus suap sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang jadi tersangka KPK, Yaqut Choilil Coumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi, Budi Gunadi Sadikin menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan, dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Supratmanto.

Setelah dikenalkan kepada publik, mereka menyampaikan sejumlah hal yang akan mereka kerjakan setelah dilantik pada hari ini, Rabu, 23 Desember.

Risma misalnya, mengatakan punya dua program kerja sebagai Menteri Sosial yaitu melakuakn perbaikan data penerima bantuan dan program pemberdayaan.

Sementara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono yang menggantikan Edhy Prabowo akibat terjerat kasus suap ekspor benih lobster atau benur di KPK menyebut dirinya akan mempelajari dan melakukan evaluasi terhadap kementerian yang dipimpinnya. Hal ini dilakukannya untuk memanfaatkan potensi yang ada di perairan Indonesia.

Begitu juga Budi Gunadi Sadikin yang kini duduk sebagai Menteri Kesehatan setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang mengatakan mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk membuat masyarakat kembali hidup normal di masa pandemi COVID-19.  Meski tak menyebut langkah-langkah apa yang akan diambilnya, namun Budi memastikan dirinya akan bekerja sebaik mungkin sehingga amanah yang diberikan kepadanya bisa dijalankan dengan baik.

Berbagai nama yang ditunjuk untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju ini memanglah hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sejak awal mengingatkan siapapun yang masuk ke dalam kabinet haruslah mereka yang siap bekerja secara maksimal.

Mereka dituntut bekerja secara cepat karena saat ini masyarakat tengah berada dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19.

"Rakyat sedang susah cari (menteri, red) yang bisa segera bekerja," kata Mardani kepada wartawan, Selasa, 22 Desember.

Selain bisa langsung bekerja, anggota DPR RI ini juga mengingatkan menteri yang dipilih Jokowi haruslah orang yang bersih dan jelas rekam jejaknya.

"Jadi cari yang bisa segera bekerja, bersih, serta jujur," tegasnya.

Sementara, Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan selamat kepada para menteri baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Selasa, 22 Desember.

Fadli Zon mengingatkan, para menteri ini tidak memiliki visi sendiri, dan menjalankan visi-misi Jokowi.

"Selamat bekerja pd semua menteri baru yg td diumumkan Presiden @jokowi. Smg amanah, terjadi perbaikan n kemajuan di kementrian2 ini. Gentle reminder, tak ada visi misi menteri, yg ada visi misi Presiden," kata Fadli lewat akun Twitternya @fadlizon, Selasa, 22 Desember.

Menteri baru diharapkan tak banyak akrobat

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai pergantian menteri di akhir tahun ini bertujuan untuk membuat 2021 menjadi tahun yang bebas pandemi dan diiringi dengan pemulihan ekonomi. Sehingga, setelah dilantik, para menteri baru ini sebaiknya tak banyak berakrobat dengan membuat manuver kebijakan.

Apalagi, sejak awal, Presiden Jokowi telah mengingatkan para menterinya tidak boleh mempunyai visi misi sendiri. Semuanya, kata dia harus sesuai dengan visi dan misi presiden.

"Artinya menteri-menteri tidak diizinkan untuk melakukan banyak inovasi perencanaan kebijakan publik. Ruang inovasi diberikan oleh presiden pada sisi pelaksanaan dengan tujuan bagaimana kebijakan bisa sampai ke masyarakat," kata Satria kepada wartawan.

Selain itu, reshuffle atau perombakan ini harusnya tidak menjadi ajang gagah-gagahan membuat terobosan baru. Menurutnya, dalam menghadapi pandemi, semua menteri harus bersatu menjalankan arahan presiden.

"Ambil contoh Tri Rismaharini yang sebelumnya menjadi Wali Kota Surabaya. Bu Risma harus diberikan pemahaman bahwa perannya sebagai Menteri Sosial bukan untuk melakukan terobosan kebijakan melainkan bagaimana bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dengan berbasis data paling aktual pada Juni 2021," ungkapnya.

Satria juga mencontohkan Sandiaga Uno. Kata dia, sebagai Menparekraf, eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu harus bisa bahu membahu dengan Menteri Keuangan dan Kemenko Perekonomian merancang kebijakan komperhensif supaya pariwisata tumbuh dan meningkat di tahun yang akan datang atau membuat skenario kebangkitan pascapandemi.

Ke depan, Satria juga berharap adanya perbaikan komunikasi baik yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Hal ini penting untuk dilakukan apalagi reshuffle atau perombakan ini dianggap bertujuan untuk menyelesaikan masalah pandemi di Tanah Air.

"Pada masa krisis seperti ini, reshuffle kabinet harus diletakkan sebagai perbaikan kinerja tidak hanya individu namun juga kelembagaan secara keseluruhan. Sehingga, menteri baru harus mampu melakukan komunikasi lebih baik secara vertika yaitu dengan sesama menteri maupun horizontal yaitu kepada presiden dan wakilnya, serta seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.