JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris mengkritik keras anggaran Rp287 miliar Kementerian ESDM hanya untuk membuat rekomendasi dan studi. Padahal hasil rekomendasi dan studi ini disebut Andi tak jelas.
“Rp287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi bikin studi. Itu nggak ada gunanya Pak untuk rakyat. Karena saya pernah minta hasil studi tahun sebelumnya. Saya kan di Komisi VII, itu (laporan anggaran) redundant, berulang-ulang. Untuk membuat Permen masa perlu Rp4,8 miliar, Rp4,9 miliar untuk draf Kepmen untuk kewilayahan untuk buat draf Kepmen untuk kewilayahan subsektor mineral dan batubara, ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batubara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik,” kata Andi Yuliani Paris dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR dikutip VOI, Senin, 8 Februari.
“Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini kementerian ESDM kerjanya apa ya? Nggak ada kerjanya. Semua baru buat studi, buat kebijakan. Nangis saya pak lihat ini, di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di kementerian ESDM?,” kata Andi.
Andi, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut pekerjaan soal studi dan rekomendasi memang tak pernah diperiksa KPK dan BPK.
BACA JUGA:
“Saya tahu pekerjaan ini tidak bisa diperiksa KPK nggak bisa diperiksa BPK karena intagible, nggak kelihatan. Bapak-bapak nggak punya hati semuanya. Saya serahkan (data) ke Pak menteri Rp287 miliar, hanya untuk bapak bikin Rp4,9 miliar untuk buat Kepmen. Saya minta kesimpulan rapat saya minta studi rekomendasi yang sudah dibiayai negara. Saya mau tahu apa yang rekomendasi bapak berikan kepada bangsa ini? Saya minta ini dirapatkan rekomendasi, kebijakan studi disampaikan. Rp287 miliar dikurangi, masih ada Rp260 miliar tolong bapak, nanti saya kasih rekapitulasi. Di mana hati kalian semua?,” tegas Andi.