Ramai soal Lelang Jabatan Kadis Makassar, Gubernur Sulsel Minta Pj Walkot Komunikasi ke Danny Pomanto

MAKASSAR - Kebijakan lelang jabatan 8 kepala dinas yang dilakukan Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin disorot.

Kebijakan ini dianggap DPRD Makassar buang-buang anggaran karena pemenang Pilkada Makassar M Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto bakal dilantik.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meluruskan polemik lelang jabatan 8 kadis Pemkot Makassar. Dia membantah lelang jabatan baru dilakukan jelang pelantikan Danny Pomanto.

"Nggak itu salah, kemarin kan proses pilkada, makanya terhenti, ada proses pilkada, tidak boleh ada kegiatan, lelang, pelantikan mutasi dan sebagainya, tidak boleh, itu yang membatasi makanya baru mau dilakukan," kata Nurdin Abdullah, kepada wartawan, Senin, 8 Februari.

Prof NA, sapaannya, meminta Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin untuk mulai membangun komunikasi ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Danny-Fatmawati Rusdi.

“Wali kota sekarang akan datang tinggal komunikasi, Komunikasi kordinasi saja. Misalnya gini, habis lelang kirim ke KASN, ini turun tiga nama di pertemukan dengan pak Wali, pak Wali kota terpilih dengan pj, yang mana?," sambung Nurdin Abdullah.

Sebelumnya, Pemkot Makassar membuka seleksi promosi terbuka atau lelang jabatan untuk pejabat eselon II. Ad apun rangkaian proses lelang dimulai, Jumat, 5 Februari.

Ada 8 jabatan dilelang yakni 

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).

2. Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

4. Dinas Pekerjaan Umum (PU). 

5. Dinas Penataan Ruang. 

6. Dinas Pendidikan (Disdik), 

7. Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), 

8. Sekretaris DPRD Kota Makassar.

Namun lelang jabatan kepala dinas di Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan dikritik keras DPRD.

Kritikan datang dari anggota Komisi A bidang hukum dan pemerintahan Kasrudi. Menurutnya, lelang jabatan jelang masa akhir jabatan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin hanya buang-buang anggaran. Apalagi Danny Pomanto bakal segera dilantik menjadi wali kota Makassar.

"Lelang jabatan itu kami dari komisi A, kami tahu bahwa itu ada anggarannya. Itu uang rakyat, nah ini yang dilelang sekarang ini bukan kepentingan rakyat. Tidak ada gunanya lelang jabatan sekarang, ada wali kota dan itu akan melelang juga kembali," ujar Kasrudi, kepada VOI, Jumat, 5 Februari.

Lelang jabatan yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Makassar dinilai tak sejalan dengan visi-misi dari Prof Rudy Djamaluddin. DPRD menyebut ada kemungkinan pejabat eselon II akan diganti setelah Dany Pomanto-Fatmawati Rusdi resmi dilantik.

"Jadi kalau saya mengimbau ASN, yang mau mendaftar sekali-kali percuma mendaftar, kalau pun lulus diganti lagi kembali, kan ada wali kota terpilih yang akan melakukan itu," jelas dia.