Jadi Kementerian dengan PNBP Terbesar, Bahlil Kaget Anggaran Kementerian ESDM Cuma Segini!

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkejut dengan besaran anggaran Kementerian ESDM khususnya untuk RKA/KL pada tahun 2025 yang hanya sebesar Rp9,38 triliun.

"Kecil-kecil juga ya uangnya, padahal kerjanya gede. Sorry pak (Komisi VII DPR) ini saya baca, kalau Kementerian Investasi kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang penghasil PNBP di luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini enggak sampai 10 persen, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20 persen dari total PNBP, tapi engga ini teori ekonomi dari mana ini," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa, 27 Agustus.

Bahlil juga terkejut akan kecilnya anggaran yang dikhususkan bagi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hanya sebesar Rp657 miliar.

Padahal, kata dia, Indonesia sedang menuju transisi energi demi mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060.

"Ditjen EBTKE sebesar Rp 657 miliar. Bu, anggaran ibu kecil banget ya, padahal kita rencana mau transisi energi," ujar Bahlil kepada Dirjen EBTKE, Eniya Listiani Dewi yang juga turut hadir pada kesempatan yang sama.

Bahlil menilai, kecilnya anggaran EBTKE tidak bisa mencerminkan semangat RI dalam mengimplementasikan transisi energi.

"Ini kalau orang Papua bilang, tulis lain, bikin lain, latihan lain, main lain begini nih. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini kita bicara tentang transisi energi?" sambung Bahlil.

Untuk informasi, anggaran untuk KESDM pada tahun 2025 sebesar Rp9,38 triliun dengan porsi terbesar dipegang oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp4,84 triliun.

Baca juga:

Dengan demikian, berikut pagu anggaran untuk masing-masing sektor:

Sekjen ESDM Rp553,6 miliar

Irjen ESDM Rp138,6 miliar

Ditjen Migas Rp4,84 triliun

Ditjen Ketenagalistrikan Rp496 triliun

Ditjen Minerba Rp735,9 miliar

DEN Rp63,7 miliar

BPSDM ESDM Rp617,9 miliar

Badan Geologi Rp929,6 miliar

BPH Migas Rp254,2 miliar

Ditjen EBTKE Rp657 miliar