Bahlil Kesal Anggaran Kementerian ESDM Hanya Rp3,9 Triliun

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3,91 triliun.

Jumlah ini lebih kecil dari anggaran yang disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun.

"Dengan demikian tidak ada penambahan anggaran bagi KESDM 2025," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Kamis, 12 September.

Menanggapi hal ini, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam pembahasan anggaran, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar lebih dari Rp10 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional Kementerian ESDM, Rp4,2 triliun untuk pembangunan jaringan pipa gas dan proggram-program kerakyatan.

Bahlil menyatakan kementeriannya menerima besaran anggaran yang telah disetujui oleh Banggar DPR RI.

Meski demikian Bahlil meminta Komisi VII untuk membuat kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan kepada publik terkait anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar.

Lebih lanjut Bahlil bilang, jika anggaran ini tidak turun, ia meminta Komisi VII untuk tidak mempertanyakan progres pembangunan jaringan pipa transmisi dalam rapat kerja berikutnya.

"Apa parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami kerjakan jadi kalau engga ada kerjaan apa yang mau ditanyakan?" sambung Bahlil.

Ia juga merinci, anggaran orerasional Kementerian ESDM sebesar Rp3,91 triliun akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp336,12 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp95,35 miliar, Ditjen Migas sebesar Rp566,68 miliar.

"Bayangkan pimpinan kita mau naikkan lifting minyak tapi dirjennya hanya dikasih anggaran Rp500 miliar. Padhal target negara mau dijadikan dari hulu migas sekitar 15 hingga 16 miliar dolar AS. Ini teori dari mana?" sambung Bahlil.

Sementara anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan senilai Rp457,93 miliar, Ditjen Minerba Rp 369,65 miliar. Padahal, kata dia, sektor minerba berhasil mencetak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp173 triliun.

"Saya ulangi Ditjen Minerba berhasil memberikan PNBP 2023 Rp173 triliun dan di tahun ini 2024 itu juga akan target minimum sama bahkan lebih. Dan 2025 akselerasi untuk peningkatan, tapi model fasilitas dan anggaran dukungan negara yang diberikan saya pikir (seperti ini) ya repot. Jadi hati-hati saja kalau engga mampu mengurus tim saya swasta yang ngurus mereka. Celaka kan, ini kesadaran kolektif ini harus jadi catatan penting, tidak menyalahkan siapa-siapa," tegas Bahlil.

Kemudian anggaran Dewan Energi nasional (DEN) Rp63,78 miliar. Selanjutnya BPSDM sebesar Rp617,90 miliar dan Badan Geologi Rp488,96 miliar.

"Ini yang mengeluarkan data-data cadangan mineral itu, untung saja saya jadi Menteri, kalau saya pengusaha udah tau caranya ini padahal KDI dari dia, anggaran segini. Jangan lihat anggaran, lihat merah putihnya," sambung dia.

Sementara itu untuk anggaran BPH Migas senilai Rp 254,2miliar dan Ditjen EBTKE senilai Rp 566,98 miliar serta BPMS sebesar Rp92,2 miliar.