Investor Perlu Lewati 300 Proses Izin untuk Kegiatan Hulu Migas, Bahlil: Kita akan Pangkas

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencananya untuk mempermudah perizinan di sektor hulu minyak dan gas.

Dikatakan Bahlil, saat ini setidaknya ada 300-an izin yang harus disiapkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas dalam negeri.

"Nah, dalam rangka bagaimana meningkatkan investasi di hulu migas, kami sedang merumuskan langkah komprehensif dan terukur, khususnya regulasi dan perizinan. Kenapa? Karena perizinan kita terlalu banyak, ada sekitar 300 izin. Ini akan kita pangkas," ujar Bahil kepada wartawan, Rabu, 11 September.

Bahlil memastikan pemerintah akan mendampingi KKKS untuk berbagai macam perizinan supaya bisa terbit lebih cepat dari sebelumnya.

Tak hanya itu, untuk menarik investor, ia juga memastikan pemerintah akan menyiapkan 'pemanis' yang akan ditawarkan kepada investor atau KKKS.

Hal ini, kata dia, sangat dibutuhkan karena hampir semua negara dengan potensi migas yang besar berlomba-lomba mencari investor asing untuk menggarap potensi tersebut.

"Kita akan perhatikan sweetener yang mumpuni untuk kita tawarkan kepada investor. Karena hampir semua dunia sekarang berlomba-lomba mencari Foreign Direct Investment (FDI) di sektor hulu migas," kata dia.

Bahlil Pede dengan langkah ini, pendapatan RI dari sekto hulu migas bisa meningkatdan negara bisa mengantongi setidaknya 12 miliar dolar AS per tahun dari lifting minyak yang hanya di kisaran 600.000 BOPD.

"Jadi kalau kita mampu meningkatkan lifting kita, maka otomatis pendapatan negara naik, mengurangi impor, penciptaan lapangan kerja, dan perlahan menuju kemandirian energi," pungkas Bahlil.