Pemprov DKI Ungkap Kendala Pembebasan Lahan Proyek Normalisasi Ciliwung
Ilustrasi

Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta tancap gas melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat mangkrak di era mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan di bantaran sungai, sementara pengerjaan normalisasi dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito menjelaskan, terjadi kendala yang dialami saat proses pembebasan lahan, salah satunya pada bidang tanah di Kelurahan Cawang.

Roedito mengungkapkan, ada satu bangunan musala di Gang Arus Cawang yang belum bisa dibebaskan lahannya karena berada di atas tanah wakaf.

"Ada kendala di Gang Arus Cawang, tinggal musala (yang belum dibebaskan) karena untuk tanah wakaf harus dikoordinasikan dengan Kementerian Agama," kata Roedito saat dihubungi, Sabtu, 24 Desember.

Saat ini, pembebasan lahan di Cawang telah berjalan 98 persen atau setara 13.182 meter persegi dengan anggaran Rp104 miliar.

Dengan kendala tersebut, masih ada 2 persen bidang lahan dengan luas sekitar 260 meter persegi di Cawang yang belum dilakukan pembebasan lahan.

Lalu, pada pembebasan lahan di Kelurahan Rawajati, kendala yang ditemukan adalah terdapat sejumlah lahan yang masih perlu alas hak tanah karena berstatus sebagai tanah garapan.

"Untuk Rawajati kendala nya adalah alas hak tanah, yaitu tanah garapan. Jadi, kami Dinas SDA harus berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BPN, kepolisian dan kejaksaan," ungkap Roedito.

Sejauh ini, lanjut Roedito, proses pembebasan lahan di Rawajati masih separuh dari target pemetaan bidang. Pembebasan pada lahan yang terkendala tersebut masih dilakukan penelitian berkas.

Sebagai informasi, normalisasi Sungai Ciliwung jadi salah satu program pengendalian banjir yang baru-baru ini disorot Presiden Joko Widodo. Dalam peresmian Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Jokowi menginstruksikan Pj Gubernur Heru untuk mempercepat proses normalisasi sungai.

"Kalau normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta dilakukan, akan sangat konsistensi. itu yang saya sampikan ke Gubernur DKI agar benar-benar terus dilakukan," ujar Jokowi, Jumat, 23 Desember.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta jajarannya menggencarkan program pengendalian banjir lainnya, yakni pembangunan sodetan dan pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta atau Giant Sea Wall.

"Urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan. Tetapi dalam jangka panjang, memang Giant Sea Wall itu harus juga segera dikalkulasi dan segera dimulai," ucap Jokowi.

Sementara pada pembangunan Sodetan Ciliwung atau gorong-gorong raksasa dari Bidara Cina ke Banjir Kanal Timur (BKT), Jokowi berharap pengerjaannya bisa selesai pada bulan Maret 2023.

"Kemudian urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan. Tetapi, dalam jangka panjang memang giant sea wall itu harus juga segera dikalkulasi dan segera dimulai," tuturnya.