JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tidak terlaksananya rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Raker itu seharusnya digelar pada Rabu 14 Desember.
Deddy mengingatkan hari ini Kamis 15 Desember sudah diagendakan rapat paripurna penutupan masa sidang, sedangkan belum ada kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
"Kamis sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddy dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Kamis 15 Desember.
Menurut Deddy, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kemendag.
"Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan)," tegasnya.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Deddy, baru kali ini ada Mendag yang berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini, katanya, tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI dengan Mendag.
"Yang ini beda. Seharusnya, sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK 'Lempar Bola' ke Pemerintah dan DPR Soal Sanksi Pejabat Ogah Lapor Harta Kekayaan
15 Desember 2022, 07:44 -
| BERITA
BRIN Minta Capres 2024 Fokus Adu Gagasan Bukan Kampanye Politik Identitas
15 Desember 2022, 08:14 -
| BERITA
Pindahkan PKL di Sekitar Grand Indonesia, Pemkot Jakpus Berencana Bangun Sky Bridge
14 Desember 2022, 09:46 -
| BERITA
KPK Sebut Koruptor di Tanah Air Nyaman karena Risiko Tertangkapnya Kecil
14 Desember 2022, 09:19
Sebagai agenda penutup tahun dan memasuki libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi VI DPR menggelar raker untuk mengevaluasi penyerapan anggaran serta kesiapan komoditas pangan dan bahan penting lainnya.
Artinya, kata Deddy, saat ini krusial, di mana Komisi VI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan Pemerintah telah siap dalam hal ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok.
"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap menteri perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," tambahnya.
Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para menteri yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tidak berniat baik. Deddy menduga Zulkifli Hasan sengaja menghindar dari Komisi VI DPR agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.
"Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng Pemerintah, yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri. Saya berharap agar presiden mengingatkan menteri perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara kementerian dengan mitranya di DPR," tandasnya.
