Kejar Visi Papua 2041, Wapres Sebut Pemerintah Bakal Kolaborasi dengan Gereja-gereja di Bumi Cendrawasih

PAPUA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan keinginan pemerintah untuk berkolaborasi dengan gereja demi memajukan Papua.

"Melalui kolaborasi dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP), kita ingin wujudkan visi Papua 2041, yakni Papua Pintar, Papua Sehat, dan Papua Produktif dalam Kehidupan Masyarakat Papua yang Inklusif dan Damai," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jayapura, dikutip dari Antara, Selasa 29 November.

Wapres menyampaikan hal tersebut saat melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Papua dan Papua Barat dan pengurus Papua Christian Centre (PCC) didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dan juga dihadiri Ketua Umum PGGP Hizkia Rollo dan jajaran.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan. Pertama, saya mengajak PGGP, sebagai wadah denominasi gereja-gereja di Tanah Papua, untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, sesuai panggilan gereja dalam pembangunan kemanusiaan, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan di Tanah Papua," tutur Wapres.

Wapres meminta agar Papua Christian Centre (PCC) mengambil peran menjembatani para pihak sekaligus menjadi mitra Pemerintah dalam penyusunan rencana dan eksekusi program di Tanah Papua.

"Kedua, saya meyakini peranan gereja mampu memperkuat kehidupan sosial Papua yang inklusif dan damai. Dalam mengelola Papua ke depan, saya ingin menekankan pentingnya dua sayap yang saling melengkapi, baik sayap birokrasi pembangunan maupun sayap kultural," tambah Wapres.

Wapres mengakui pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan, kerja sama dan kolaborasi pelayanan dengan gereja.

"Gereja, PGGP dan pimpinan Sinode, merupakan tulang punggung dari pendekatan kultural," ucap Wapres.

Ajakan ketiga adalah Wapres berharap untuk menyambut baik provinsi-provinsi baru ini dalam Rumah Besar Tanah Papua.

"Meskipun terdapat perbedaan administratif wilayah, ikatan kesatuan sosial budaya masyarakat Papua tetap terjalin," ujar Wapres.

Wapres berharap jalur kultural yang ingin ditempuh pemerintah juga searah dengan jalur struktural yang telah diamanatkan undang-undang.

"Pentingnya pemahaman dari masyarakat melalui jalur kultural supaya antara jalur kultural dan jalur struktural punya visi yang sama dan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pengaruh tokoh agama terutama gereja-gereja sangat penting sebagai 'local champion' yang memiliki peran besar. Hari ini kita mulai satu babak baru sesuai UU yang baru dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Papua," tuturnya.

Saat ini ada enam provinsi di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran provinsi Papua dan provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran provinsi Papua Barat Daya.