Relawan Amanat Indonesia Dukung Anies Baswedan, PAN Tegaskan Tak Wakili Partai

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan pernyataan politik Relawan Amanat Indonesia terkait Pemilu Presiden 2024 tidak mewakili sikap PAN.

"Mereka mendeklarasikan diri sebagai relawan adalah atas nama sikap pribadi. Mereka tidak mewakili institusi PAN," kata Viva dilansir ANTARA, Kamis, 24 November.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Relawan Amanat Indonesia yang meminta PAN mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Viva menegaskan bahwa beberapa anggota Relawan Amanat Indonesia sudah tidak aktif di PAN, bahkan sudah ada yang keluar dan bergabung dengan partai politik lain.

Menurut dia, hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN Tahun 2020 memberikan amanat dan tugas kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengambil langkah strategis terkait Pilpres 2024.

"Keputusan Rakernas PAN 2022 memberikan amanat dan tugas kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menetapkan dan memutuskan pasangan calon presiden/cawapres demi kepentingan, kemajuan PAN, kepentingan bangsa, dan negara," ujarnya.

Menurut dia, di Rakernas PAN 2022 telah merekomendasikan sembilan nama bakal capres/cawapres yang akan diusung PAN, antara lain Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto.

Nama-nama tersebut akan dibawa dan diputuskan ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PAN, lalu hasilnya akan dibawa ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk ditetapkan sebagai pasangan calon presiden/cawapres dari koalisi.

"Kapan KIB akan memutuskan? Mohon ditunggu dengan kesabaran karena jadwal pendaftaran (pasangan capres/cawapres) masih lama, yaitu September 2023," katanya.

Viva Yoga mengatakan saat ini PAN fokus mempersiapkan finalisasi seleksi calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.

Dia mengatakan hasil ketetapan Rakernas PAN 2022 target perolehan suara untuk DPR RI adalah 11 persen dari total suara sah nasional atau setara dengan 64 kursi DPR RI.

Menurut dia, untuk target di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota terus berjuang mempertahankan dan menambah kursi yang sudah ada di setiap daerah pemilihan (dapil) dan yang masih kosong diwajibkan untuk memperoleh kursi minimal satu.

"Ini yang menjadi tugas prioritas DPP PAN sekarang. Untuk pilpres, santai saja, karena percuma menang pilpres namun kursi di legislatif hilang dan 'terjun ke laut'," katanya.