Bagikan:

MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan angka pengangguran di Mataram periode Januari-Agustus 2022 mencapai 15.420 orang atau bertambah 1.972 orang (0,48 persen) dibandingkan tahun 2021 tercatat 13.448 orang atau 5,19 persen.

"Kenaikan angka pengangguran itu salah satunya dipengaruhi keterbatasan lapangan kerja di saat ekonomi terpuruk," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Antara, Kamis, 17 November. 

Data kenaikan angka pengangguran di Kota Mataram itu berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram. Sebanyak 15.420 orang didominasi lulusan SMA dan SMK.

Kondisi itu kemungkinan terjadi karena banyak faktor, diantaranya jurusan tidak sesuai dan lapangan kerja terbatas.

"Contohnya, SMK jurusan otomotif. Pengusaha yang buka dealer atau bengkel terbatas, sementara sekali angkatan siswa yang lulus bisa mencapai 300 orang, sedangkan yang dicari hanya 1-2 orang," katanya.

Terkait dengan itu, lanjutnya, dalam hal ini mungkin perlu ada strategi untuk mendorong siswa lulusan SMA/SMK agar dapat membuka usaha secara mandiri, dengan memberikan berbagai pelatihan dan peralatan.

Untuk upaya itu, Disnaker Mataram memang sudah dilakukan beberapa kali bekerja sama dengan para pelaku UMKM, pariwisata, serta lembaga lainnya. Kendati jumlahnya peserta belum maksimal karena keterbatasan kuota dan anggaran.

Di sisi lain, Rudi melihat kenaikan angka pengangguran ini tidak sejalan dengan nilai investasi yang terus naik di Kota Mataram. Sedianya, jika nilai investasi yang membuka lapangan usaha dalam berbagai bidang, bisa membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran.

"Tapi mungkin, lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai kualifikasi pelamar dari Kota Mataram atau kalah bersaing dengan pelamar dari luar Mataram," katanya.

Terkait dengan itu, tambahnya, ke depan pihaknya akan mencoba terobosan berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan di kota ini untuk memberikan kuota prioritas bagi pelamar asal Kota Mataram. 

"Harapan kita, perusahaan bisa memberikan kebijakan terhadap hal itu sebagai upaya membantu pengurangan angka pengangguran di Mataram, sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.