Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Ini ASN, Saya Tidak Berpolitik
Pengarahan kepada lurah, camat, wali kota, dan seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta/Diah Ayu-VOI

Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa dirinya tidak bekerja dengan membawa sikap politik. Sebab, ia merupakan ASN yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Jakarta.

Heru mengaku akan bekerja sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat Jakarta. Hal ini disampaikan saat memberi pengarahan kepada lurah, camat, wali kota, dan seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Saya ini ASN, kita ASN. Saya tidak berpolitik. Saya tidak tahu politik. Maka, kalau program itu bagus untuk masyarakat, silakan," kata Heru di Taman Ismail Marzuki, Selasa, 18 Oktober.

Dalam pengarahan ini, Heru meminta seluruh jajaran anak buahnya untuk mencatat serta melaksanakan semua arahan yang ia sampaikan.

"Saya ingin menyampaikan karena pikiran kita cukup banyak untuk menyelesaikan masalah. Mudah-mudahhan bapak-bapak bisa catat semuanya," ujar dia.

Heru pun menyoroti sejumlah masalah di Jakarta, mulai dari pengendalian banjir, kebersihan lingkungan, pekerja PPSU, program penghijauan, hingga fenomena maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sebagaimana diketahui, Heru Budi Hartono resmi menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 selama satu tahun ke depan. Jabatan Heru di Jakarta bisa diperpanjang atau digantikan.

Usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kemarin, Heru yang juga masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden ini mengaku dirinya akan langsung bekerja memimpin Jakarta.

Heru pun mengutip slogan Presiden Joko Widodo yang kerap dikumandangkan. "Saya akan kerja, kerja, kerja," kata Heru usai pelantikannya sebagai Pj Gubernur DKI di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober.

Heru mengaku dirinya akan bekerja memimpin Jakarta dengan berpedoman dari arahan Mendagri serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026 yang telah disusun Anies dan jajaran Pemprov DKI.

"Pak Mendagri sudah menekankan beberapa poin-poin dan itu akan kami masukan ke dalam program di 2023, termasuk juga Pak Anies menyampaikan RPD, nanti kami rinci. Tentunya ini permulaannya permulaan yanh bagus, baik untuk masyarakat. Saya pasti akan melanjutkan," urainya.