Fraksi NasDem DPRD DKI Minta Heru Budi Tak Ikut Politik Praktis

JAKARTA - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak ikut berpolitik dalam memimpin Ibu Kota.

Fraksi partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut meminta Heru untuk fokus menjalankan program prioritasnya sebagai Pj Gubernur DKI hingga tahun 2024.

Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta Heru melanjutkan program-program Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya yang telah berjalan.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis, tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu," kata Jupiter di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 24 Juli.

Kaitannya dengan politik, sebelumnya ramai dibahas soal perbaikan infrastruktur Jakarta International Stadium (JIS) oleh Heru Budi dan sejumlah menteri Presiden Joko Widodo.

Beberapa waktu lalu, juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Surya Tjandra menuding rencana perbaikan JIS sangat berbau politik.

Menurut Surya, kedatangan Heru Budi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau JIS dan langsung menetapkan rencana renovasi lebih seperti bagian dari rencana politisasi dibanding untuk pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U-17.

Hal ini, kata Surya, tampak dari hasil inspeksi pemerintah yang lebih menonjolkan rencana perbaikan rumput dengan mengundang kontraktor rumput ke stadion di Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut.

“Bahkan tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan” kata Surya pada Rabu, 5 Juli.

Menurut mantan politikus PSI ini, seharusnya yang bisa menilai tersebut layak apa tidak adalah FIFA. Justru dianggap tidak etis ketika seseorang yang memiliki kepentingan bisnis diminta untuk memberikan evaluasi.

“Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya? Secara metode kok bisa rumput yang di-sampling, justru yang di luar garis batas pertandingan?” tandasnya.