Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menanggapi pernyataan Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta yang memintanya untuk tidak berpolitik praktis selama memimpin Ibu Kota.

Heru mengklaim tak pernah mengambil kebijakan yang bermuatan politik lantaran dirinya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjabat sebagai Pj Gubernur sampai Gubernur DKI Jakarta selanjutnya terpilih pada 2024 mendatang.

"Saya ASN, enggak ngerti (berpolitik) gitu-gituan," kata Heru usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 24 Juli.

Kepala Sekretariat Presiden ini menegaskan dirinya mematuhi aturan tersendiri yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai ASN.

"Saya ini kan ASN. Ada pimpinan Kemendagri. Ada aturan-aturan yang tentunya on the track sebagai ASN," tutur Heru.

Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta meminta heru Budi untuk tidak ikut berpolitik dalam memimpin Ibu Kota. Fraksi partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut meminta Heru untuk fokus menjalankan program prioritasnya sebagai Pj Gubernur DKI hingga tahun 2024.

Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta Heru melanjutkan program-program Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya yang telah berjalan.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis, tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu," urai Jupiter.