JAKARTA - Calon wali kota Makassar nomor urut 1 M Ramdhan ‘Danny’ Pomanto balik menyindir calon wakil wali kota nomor urut 2 Abdul Rahman Bando. Rahman Bando disebut mengklaim keberhasilan yang sebetulnya program buatan Danny Pomanto semasa menjabat wali kota Makassar.
“Sebenarnya jawaban Pak Rahman Bando nggak nyambung dengan pertanyaan panelis. Yang ditanya tadi ‘gratis sana gratis sini’, bagaimana dengan kemiskinan, karena gratis-gratis ini PAD menurun kemudian kesempatan kerja dan uang beredar turun akhirnya memicu kemiskinan. Tadi pertanyaan panelis luar biasa. (Klaim Rahman Bando) itu justru program saya, perintah saya ke bapak. Kalau (hal) baik-baik bapak klaim bapak yang buat, kalau jelek-jelek walikotanya yang diklaim,” kata Danny Pomanto dalam debat Pilkada Makassar yang disiarkan Youtube KPU Makassar, Jumat, 4 Desember.
Awal mula sindiran balik Danny Pomanto ke Rahman Bando terkait pertanyaan panelis yang disampaikan lewat moderator mengenai penanggulangan kemiskinan. Panelis menyebut kebijakan ‘gratis ini gratis itu’ hanya penanggulangan kemiskinan di permukaan. Pertanyaan soal ini kemudian dijawab paslon nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman).
“Sebelum pandemi ada 60 ribu orang miskin karena itu pendataaan penting. Waktu saya kadis kelautan, perikanan pertanian, peternakan saya telah membuktikan langkah penanggulangan kemiskinan di wilayah tupoksi saya. Pendataan, kita lembagakan, kita beri edukasi pelatihan mengelola kelompoknya. Kita latih kita sertifikasi, kita magangkan, kita pulangkan dengan alat yang dibutuhkan untuk upaya pemberdayaan,” kata Rahman Bando yang pernah memegang jabatan di pemerintahan kota Makassar saat Danny Pomanto menjabat wali kota.
BACA JUGA:
Sementara itu, paslon nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN) mengatakan penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari pendataan. Dari situ bisa dipetakan pola penanganan yang efektif.
“Yang pertama kita lakukan menginvestigasi kembali berapa sebenarnya orang miskin di Makassar, berapa yang berhak mendapat perlakuan pemerintah, berapa yang berhak mendapat Kartu Indonesia Sejahtera. Karena ada orang yang tidak berhak tapi dapat, ini yang menyebabkan kohesi sosial rusak sehinga kita melakukan strategi empowering dan enabling setelah semua data lengkap,” kata Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical.