KPU Bolehkan Pemantau TPS Masuk di Daerah Paslon Tunggal Pilkada 2020

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan pemantau Pilkada Serentak 2020 untuk masuk ke dalam tempat pemungutan suara (TPS) saat proses pemungutan dan perhitungan suara.

Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi kabupaten/kota dengan pasangan calon tunggal atau biasa disebut melawan kotak kosong dalam surat suara.

Sementara, aturan ini tidak berlaku bagi daerah pemilihan yang memiliki pasangan calon lebih dari satu. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020.

"Di dalam PKPU, KPU mengatur yang semula pemantau itu berada di luar lingkungan TPS, sekarang pemantau diperkenankan masuk dalam lingkungan TPS. Itu hanya berlaku untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan satu paslon," kata Arief dalam konferensi pers virtual, Rabu, 2 Desember.

Pada hari pemungutan suara, KPPS diwajibkan menyediakan tempat duduk bagi pemantau dalam negeri. Mereka berhak mendapatkan salinan daftar pemilih tetap (SDPT), kemudian formulir model C hasil salinan KWK.

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, pemantau yang telah terakreditasi, pemantau yang dimaksud adalah pihak yang telah terakreditasi oleh penyelenggara pemilu.

Dengan begitu, jika ada permohonan perselisihan sengketa hasil Pilkada 2020 di suatu daerah yang dilayangkan ke Mahkamah Konstutusi, maka pemohon bisa menjadi perwakilan dari kotak kosong sebagai lawan dari saksi paslon tunggal tersebut.

"Dia akan punya legal standing apabila terjadi sengketa di pemungutan dan penghitungan suara," ungkap Arief.

"Sehingga, pemantau pemilihan dalam negeri berhak mendapatkan dokumen-dokumen dan berhak mengajukan keberatan sebagaimana saksi paslon," lanjut dia.