Arsip Nasional AS Sebut Staf Donald Trump Belum Mengembalikan Catatan Gedung Putih

JAKARTA - Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump belum menyerahkan semua catatan kepresidenan, dengan Arsip Nasional akan berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman tentang apakah akan bergerak untuk mendapatkannya kembali, badan tersebut mengatakan kepada Kongres.

Sebuah panel kongres pada 13 September meminta tinjauan mendesak oleh Administrasi Arsip dan Arsip Nasional, setelah anggota staf agensi mengakui mereka tidak tahu apakah semua catatan kepresidenan dari Gedung Putih Trump telah diserahkan.

"Meskipun tidak ada cara mudah untuk menetapkan akuntabilitas absolut, kami tahu bahwa kami tidak memiliki hak asuh atas semua yang seharusnya kami lakukan," kata penjabat Pengarsip Debra Wall dalam sebuah surat pada Hari Jumat kepada Komite Pengawasan dan Reformasi DPR, melansir Reuters 3 Oktober.

Arsip mengetahui beberapa staf Gedung Putih melakukan bisnis resmi pada akun pesan elektronik pribadi yang tidak disalin atau diteruskan ke akun resmi mereka, yang melanggar Undang-Undang Catatan Presiden, kata Wall.

"NARA telah memperoleh catatan seperti itu dari sejumlah mantan pejabat dan akan terus mengejar pengembalian jenis catatan presiden yang serupa dari mantan pejabat," tulis Wall dalam surat yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal.

Dia mengatakan, Arsip, badan federal yang bertugas menyimpan catatan pemerintah, akan berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman tentang "apakah akan memulai tindakan untuk pemulihan catatan yang dihapus secara tidak sah."

Ketua Komite Pengawas, Carolyn Maloney mengatakan dalam sebuah pernyataan, dia akan melakukan segala daya untuk memastikan kembalinya semua catatan dan mencegah penyalahgunaan di masa depan.

"Mantan Presiden Trump dan staf seniornya telah menunjukkan pengabaian total terhadap supremasi hukum dan keamanan nasional kita, dengan gagal mengembalikan catatan kepresidenan seperti yang diwajibkan undang-undang," kata Maloney, yang komitenya membagikan salinan surat itu kepada Reuters.

Perwakilan untuk Trump belum membalas permintaan komentar tentang masalah ini.

Diketahui, Trump menghadapi penyelidikan kriminal oleh Departemen Kehakiman karena menyimpan catatan pemerintah, beberapa ditandai sebagai sangat rahasia, termasuk "sangat rahasia", di tanah miliknya di Mar-a-Lago, Florida setelah meninggalkan kantor pada Januari 2021.

Sementara, FBI menyita lebih dari 11.000 catatan, termasuk sekitar 100 dokumen yang ditandai sebagai rahasia, dalam penggeledahan 8 Agustus yang disetujui pengadilan di Mar-a-Lago.

Departemen Kehakiman dan pengacara Trump 'terlibat' dalam pertempuran hukum tentang bagaimana catatan ditangani. Pengacara pemerintah telah diberikan akses ke dokumen rahasia, tetapi pada Hari Jumat meminta pengadilan banding untuk mempercepat kemampuannya mengakses dokumen tidak rahasia yang disita di Florida.