Tiba-tiba Vaksin Meningitis Sulit Diakses Agustus 2022, Wapres: Jangan Sampai Orang Ingin Umrah Terkendala

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan vaksin meningitis bagi masyarakat. Utamanya bagi mereka calon jemaah umrah.

"Kita harus menyiapkan (vaksin) meningitis itu sesuai dengan kebutuhan," kata Wapres saat ditanya wartawan usai menghadiri acara 'Napak Tilas dan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi)' di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) pada Jumat 30 September.

Menurut Wapres, perlu ada pengecekan kembali mengenai aturan vaksin meningitis tersebut. Ia pun menyampaikan akan membicarakan ketersediaan vaksin meningitis ini kepada pihak yang terkait.

"Harus jelas apakah kewajiban itu masih ada. Kalau tidak ada, tidak masalah, tapi kalau masih ada, maka kita harus mengadakan. Saya kira nanti itu nanti kita akan bicarakan," ujarnya.

Wapres pun menegaskan pentingnya kemudahan dirasakan masyarakat saat mempersiapkan segala kebutuhan untuk ibadah umrah, tidak terkecuali ketersediaan vaksin meningitis.

"Jangan sampai orang [ingin] umrah terkendala oleh karena tidak ada meningitis ini. Nanti kita akan cek lagi kenapa," ucap Wapres.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) sebelumnya mengungkapkan calon jemaah umrah di beberapa wilayah di Indonesia kesulitan mendapatkan vaksin meningitis karena pasokan-nya habis.

Kepala Bidang Umrah AMPHURI Zaky Zakaria menyampaikan, tiba-tiba pada Agustus 2022 vaksin meningitis sulit ditemukan dan berkurang dari peredaran.

Sedangkan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengakui adanya peningkatan jumlah jemaah umrah setelah pintu masuk Arab Saudi dibuka karena masih dalam proses pengiriman (impor).

Perusahaan penyedia vaksin meningitis belum dapat mendatangkan vaksin sesuai jadwal karena pabrik baru mulai beroperasi lagi adanya "lockdown" akibat pandemi COVID-19.

Turut mendampingi Wapres dalam keterangan pers tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.