JAKARTA - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memberi tahu stafnya bahwa proses transisi ke pemerintahan presiden terpilih, Joe Biden telah dimulai. Hal tersebut dikonfirmasi Reuters lewat surel yang beredar internal, Rabu, 25 November.
Sebuah tim di Kementerian Luar Negeri telah ditugaskan mendukung peralihan ke pemerintahan baru, menurut isi surat elektronik tersebut. Pedoman tersebut muncul setelah General Service Administration (GSA) memberi tahu Biden bahwa presiden terpilih itu sudah dapat secara resmi mulai menjalani proses penyerahan kekuasaan dari Trump.
"Menyusul hasil pemilihan 3 November, perwakilan dari Tim Transisi Presiden terpilih Biden sudah tiba di Departemen Luar Negeri untuk mendukung persiapan transisi," bunyi surel itu.
Sebuah tim yang "berdedikasi" akan mendukung tim transisi Biden untuk memastikan tim Biden menerima informasi yang diperlukan beserta dukungan logistik, demikian isi surel tersebut. Departemen Luar Negeri belum menanggapi permintaan komentar.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada Selasa, 24 November juga membenarkan pergerakan di Kementerian Luar Negeri. "Hari ini kami memulai proses untuk melihat keputusan apa yang telah dikeluarkan GSA, dan akan menjalankan semua yang diwajibkan oleh hukum. Kami akan menjalankannya."
BACA JUGA:
Pompeo, dua pekan lalu mendapat kecaman pada konferensi pers ketika dia mengatakan transisi mulus akan berlangsung ke "pemerintahan Trump yang kedua" meskipun Biden menang dalam pilpres. Setelah dihujani kritik, Pompeo melunakkan sikapnya dan menjanjikan "transisi yang baik" bagi siapa pun yang berada di Gedung Putih pada 20 Januari, yaitu hari pelantikan presiden.
Biden, mantan wakil presiden, mendapatkan lebih dari 270 suara elektoral yang diperlukan untuk memenangi kursi kepresidenan. Namun, Trump melakukan pertempuran hukum, yang sia-sia, untuk membatalkan hasil pilpres dengan melancarkan pernyataan tanpa bukti bahwa ia dirugikan dalam pemilihan.
Pada Selasa, Biden memperkenalkan timnya bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Ia berjanji untuk menjauhkan Amerika Serikat dari nasionalisme unilateralis yang dijalankan oleh Trump, juga untuk bekerja sama dengan sekutu-sekutu AS.