Bagikan:

JAKARTA - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan fit and proper test kepada calon-calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan menjabat selama tahun 2022 hingga 2024.

Sikap PSI berbeda dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyerahkan keputusan penunjukan Pj Gubernur DKI kepada Presiden Joko Widodo lewat Kemendagri.

"Pertama kita harus menyadari Pj Gubernur nanti punya masa jabatan yang lumayan lama bukan hanya hitungan bulan, jadi penentuan siapa yang akan menjabat harus selektif. Saya rasa perlu ada semacam panitia seleksi yang menjalankan fit and proper test dari Kemendagri," kata Ara kepada wartawan, Jumat, 2 September.

Anggara menilai, fit and proper test khusus Pj Gubernur DKI perlu dibuat karena dia akan memimpin Jakarta selama 2 tahun. Sehingga, pemilihannya mesti dilakukan secara transparan dan hati-hati.

Sehingga, Ia menyebut perlu ada keterbukaan kepada publik tentang siapa yang dinominasikan dan apa pertimbangan pemilihannya sebagai Pj Gubernur DKI.

"Kita mau orang yang kompeten, yang bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Selain itu juga harus bersih, kita tentu tak ingin ada kasus korupsi dalam masa jabatan ini. Kriteria-kriteria ini hanya didapatkan dari proses pemilihan yang transparan dan akuntabel," ujar dia.

"Saya memahami secara aturan penunjukan merupakan hak prerogatif pemerintah pusat, namun kami harap ada langkah progresif untuk menjaga nilai demokrasi dan kualitas pemerintahan," lanjut Anggara.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku dirinya tak mau menyarankan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang.

Menurut Prasetyo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti bisa menentukan siapa sosok yang menempati jabatan Pj Gubernur yang akan dilantik lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nanti.

"Saya enggak komentar kalau Pj. Saya rasa Presiden lebih tahu daripada saya. Apalagi Presiden adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Orang-orangnya (yang cocok sebagai Pj Gubernur DKI), pasti dia tahu," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 30 Agustus.

Saat dimintai tanggapan mengenai tiga nama yang santer dikabarkan masuk dalam bursa Pj Gubernur DKI, Prasetyo pun enggan berkomentar.

Yang jelas, lanjut Prasetyo, orang yang nanti menjabat sebagai Pj Gubernur DKI selama tahun 2022 hingga 2024 nanti harus memahami dan bisa menyelesaikan sejumlah masalah di Jakarta.

"Soal Pj, saya enggak mau nyebut nama, tapi yang harus mengerti Jakarta. Karena bukan apa-apa, Jakarta ini masih banyak PR. Banyak masalah macet, masalah banjir," tutur Prasetyo.