Menimbang Perlunya Fit and Proper Test Cawagub DKI

JAKARTA - Kedua kandidat calon Wakil Gubernur DKI, baik Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra, tengah mendekatkan diri kepada para anggota DPRD DKI. Saat ini, Nurmansjah telah sowan ke fraksi PDIP, PSI, dan Golkar, kemudian akan dilanjutkan ke fraksi-fraksi lain. Sementara, Riza menjadwalkan pengenalan diri ke fraksi-fraksi mulai pekan depan.

Para perwakilan fraksi DPRD menganggap kedua kandidat tak cukup bergerak hanya dengan melobi partai-partai di parlemen DKI. Nurmansjah dan Riza mesti menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), seperti yang pernah dijalani kandidat cawagub yang sebelumnya terdepak, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. 

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menyatakan, anggota fraksi mereka yang berjumlah delapan orang tak akan menyumbangkan suaranya jika PKS dan Gerindra tak mengadakan fit and proper test terhadap calon pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. Pasalnya, kata Idris, DPRD sebagai wakil rakyat DKI haus mengetahui kapabilitas Nurmansjah dan Riza dalam mengurusi permasalahan di DKI.

Kami memilih Wagub DKI berdasarkan kompetensi dan bisa kerja. Kami rasa kekurangan gubernur hari ini harus banyak kerja. Untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta," kata Idris di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari. Terpisah, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco turut mendukung adanya fit and proper test Cawagub DKI. Pasalnya, Baco melihat banyak kebijakan Anies yang dibuat tanpa pertimbangan matang akibat kewalahan tanpa punya pendamping. 

"Perlu ada fit and proper test. Atau paling tidak tes visi misi, kita dengar. Masa pemilihan RT/RW saja pakai visi misi, bagaimana kita dengarkan janjinya," ujar Baco. 

"Kalau tidak ada komitmen dan fit and proper test, nanti malah enggak ada kewajiban, enggak ada beban dan tanggung jawab. Kalau ada fit and proper test kan kita bisa tahu apa komitmennya dia," lanjut dia. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Zita Anjani menganggap fit and proper test sebagai takaran seberapa besar kedua cawagub memahami masalah dan kebijakan di Jakarta. Selain itu, harus ada hal yang bisa dikuasai oleh kandidat, seperti mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno dikenal sebagai orang yang memahami persoalan ekonomi. 

"Paling enggak, (wagub yang baru) skalanya enggak kalah kayak Pak Sandiaga Uno. Kalau Pak Sandiaga Uno sepuluh, yang wagub barunya sembilan lah," tutur Zita. 

"Dia harus paham tentang budaya di Jakarta juga, budaya betawi dan kita ada multiculture, lalu tahu Peraturan Daerah strategis kayak apa saja di Jakarta, paham mengenai konsep di Jakarta 10 atau 20 tahun ke depan," tambahnya. 

Gerindra yang mau tak mau

Saat baru mengusung kedua cawagub, PKS dan Gerindra merasa tak perlu mengadakan fit and proper test. Menurut mereka, Nurmansjah dan Riza telah dikenal luas sebagai orang yang memiliki kapabilitas. 

"Enggak perlu (fit n proper test). (Calon) ini sudah jago semua," ungkap Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Muhammad Taufik, Senin, 20 Januari. 

Sedikit informasi, Riza sudah dua periode terpilih menjadi anggota parlemen dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR-RI. Riza juga pernah mengikuti pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi calon Gubernur, Hendardji Soepandji, pada 2012.

Sementara, Nurmansjah pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama dua periode. Ia pernah menjadi anggota DPRD DKI untuk periode 2004-2009 di Komisi B dan 2009-2013 di Komisi D dan C. 

Sampai akhirnya sejumlah fraksi mendesak kedua partai untuk mengadakan fit and proper test, Anggota Fraksi DPRD Gerindra Muhammad Taufik menyebut pihaknya akan mempertimbangkan kembali dorongan uji kepatutnan dan kelayakan tersebut. Tapi, menurut dia, tak ada syarat fit and proper test dalam tata tertib cawagub DKI. 

"Ya, silakan saja, tergantung tata tertibnya. Di tata tertibnya kayaknya tuh nggak ada ... Bukan menolak, ya boleh saja, enggak ada masalah, tapi kan semua ketentuan itu ada di tata tertib," kata Taufik.

Di sisi lain, Presiden PKS Sohibul Iman mendukung penuh dorongan sejumlah fraksi agar kandidat Wagub DKI melaksanakan uji kelayakan. Mengingat, kedua kandidat lama dari PKS yang telah gugur, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu telah menjalani fit and proper test oleh panitia khusus DPRD DKI, bahkan sebelum mereka ditetapkan sebagai calon definitif. 

"Kan saat kami mengusung dua calon dari PKS sebelumnya, Gerindra minta fit and proper test, kenapa sekarang tidak? ... (Fit and proper test) ini kan untuk melihat mana yang lebih penting jangan membeli kucing dalam karung. Harus kita buka kompetensinya, track record-nya bagaimana," ungkap Sohibul. 

Saat ini, DPRD tengah mengatur jadwal rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Dalam Rapimgab, DPRD bakal mengesahkan tata tertib pemilihan Wagub DKI yang telah disusun oleh panitia khusus (pansus). Selain itu, DPRD membentuk panitia pemilih (panlih) yang mengurusi proses pemilihan, dilanjutkan melaksanakan pemilihan dengan pemungutan suara dari anggota dewan. 

Rapat paripurna pemilihan akan digelar jika jumlah anggota DPRD DKI yang hadir memenuhi syarat kuorum, yakni sebanyak 50 persen ditambah satu orang. Jumlah anggota DPRD DKI sebanyak 106 orang. Maka, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 54 anggota.

Ada dua proses pemilihan yang bakal digelar DPRD. Pertama, cawagub yang terpilih harus mendapatkan suara 50 persen plus satu dari jumlah anggota Dewan yang hadir. Kedua, cawagub bisa memenangkan pemilihan jika terpilih paling banyak oleh DPRD berapapun jumlah anggota yang hadir.