Tak Setuju Calon Pj Gubernur DKI Juga Diusulkan DPRD, Nasdem: Jangan Gulirkan Bola Panas

JAKARTA - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengaku tak setuju jika DPRD DKI juga mengusulkan nama-nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab, jika DPRD ikut mengajukan usulan calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan yang akan menjabat sampai 2024 ini, Wibi khawatir akan terjadi tarik-menarik politik demi kepentingan partai masing-masing di parlemen DKI.

"Jadi, saya rasa, sudahlah, jangan terlalu banyak  menggulirkan satu bola panas ke DPRD, memberikan rekomendasi sehingga terjadi tarik menarik politik," kata Wibi saat dihubungi, Senin, 5 September.

Karenanya, Wibi menyebut lebih baik calon Pj Gubernur langsung dipilih oleh Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jadi, keputusanya langsung dari pemerintah pusat saja," tambahnya.

Namun, Wibi meminta ada proses seleksi Pj Gubernur DKI Jakarta seperti fit and proper test yang digelar secara transparan oleh pemerintah pusat. Sehingga, DPRD serta masyarakat juga bisa menilai bahwa sosok yang dipilih memang layak memimpin Jakarta selama dua tahun mendatang.

"Kita sih inginnya terbuka. Misalnya, pemerintah pusat temukan nama-nama yang jadi calon Pj Gubernur. Sebelum ditunjuk, diberikan rekam jejaknya kepada masyarakat. Sehingga, kita bisa menilai bahwa orang ini layak," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan usulan nama-nama pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Nantinya, ada sekitar enam nama pengganti Anies yang diajukan ke Presiden Joko Widodo. Rinciannya, tiga nama usulan DPRD DKI dan tiga nama dari Kemendagri.

"Kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI, kemarin saya tandatangani. Nanti dari Kemendagri mungkin ada tiga nama, DPRD tiga nama," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus.

Setelah enam nama diserahkan masing-masing oleh DPRD dan Kemendargi kepada Jokowi. Kepala negara akan menggelar rapat untuk menentukan penjabat (Pj) gubernur yang nantinya menggantikan Anies.

"Yang nanti tentu berkembang apapun keputusannya," ungkap Tito.