2 Bulan Jelang 'Turun Takhta,' PDIP Minta Pj Gubernur DKI Jaga Komunikasi dengan DPRD Biar Tak Seperti Anies

JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta siapapun yang nantinya diangkat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta selama tahun 2022 hingga 2024 bisa menjaga komunikasi yang baik dengan DPRD DKI.

Gilbert menekankan Pj Gubernur untuk tidak meniru sikap Anies yang dianggap kurang menjalin komunikasi dan kerap menjalankan program dengan tidak melibatkan anggota parlemen tersebut.

"Komunikasi dengan legislatif sangat perlu dijaga oleh Penjabat agar tidak tersandera dan menimbulkan tarik menarik seperti saat Gubernur Anies," kata Gilbert dalam keterangannya, Senin, 29 Agustus.

Hal ini berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) yang berisi program pembangunan Jakarta yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 hingga 2026.

Gilbert menyebut, jika Pj Gubernur DKI tidak bisa menjaga keharmonisan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, maka penyusunan RPD oleh Pemprov DKI akan terkendala.

"Masalah yang perlu ditangani adalah RPD per tahun, seiring perpanjangan Penjabat adalah tiap tahun. Komunikasi yang baik dengan legislatif akan membuat RPD dapat dukungan," ucap Gilbert.

Belum lagi, Gilbert memandang Anies akan mewarisi banyak masalah selepas masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022 nanti.

Masalah-masalah tersebut mulai dari sejumlah program yang tidak mencapai target seperti sumur resapan, penjenamaan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi rumah sehat untuk Jakarta, hingga buruknya komunikasi antara Anies dengen DPRD DKI.

"Masih banyak masalah lain yang menghadang, karena Jakarta memang mengandung banyak persoalan. Melihat gambaran di atas, sebaiknya dipilih Penjabat Gubernur yang telah mengenal Jakarta. Penjabat yang minim mengenal Jakarta akan menghabiskan waktu sedikitnya 4 bulan untuk adaptasi. Sementara masalah sudah semakin banyak dalam periode tersebut," imbuhnya.