DPRD Fraksi Nasdem Tak Mau Pj Gubernur DKI Nanti Ikut Politik Praktis

JAKARTA - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino buka suara mengenai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan untuk memimpin Jakarta sampai tahun 2024 mendatang.

Wibi menegaskan, jangan sampai Pj Gubernur yang nantinya dipilih ikut berpolitik praktis. Mengingat, Pj Gubernur tidak diangkat lewat pemilihan umum (pemilu). Sehingga, Pj Gubernur pun dilarang untuk melakukan manuver politik untuk pihak tertentu jelang kontestasi politik selanjutnya.

"Pj gubernur adalah orang yang tidak berpolitik praktis, karena tahun ini sudah masuk tahun politik, ya. Jangan sampai penunjukan Pj ini hanya akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu di 2024 nanti," kata Wibi saat dihubungi, Senin, 5 September.

Wibi juga berharap Pj Gubernur yang nantinya melanjutkan program pembangunan di Jakarta bisa menyelesaikan kerja Pemprov DKI yang belum tuntas dari rencana awal Anies Baswedan.

Selain itu, Wibi meminta Pj Gubernur DKI tetap menjaga komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai legislatif dan pihak lainnya.

"Jadi, kita berharap Pj Gubernur hingga tahun 2024 adalah orang yang  kerja, bekerja keras, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum tuntas di pemerintahan Bapak Gubernur Anies dan juga mampu berkomunikasi baik dengan para stakeholders DKI Jakarta, dan lain-lain," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan usulan nama-nama pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Nantinya, ada sekitar enam nama pengganti Anies yang diajukan ke Presiden Joko Widodo. Rinciannya, tiga nama usulan DPRD DKI dan tiga nama dari Kemendagri.

"Kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI, kemarin saya tandatangani. Nanti dari Kemendagri mungkin ada tiga nama, DPRD tiga nama," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus.

Setelah enam nama diserahkan masing-masing oleh DPRD dan Kemendargi kepada Jokowi. Kepala negara akan menggelar rapat untuk menentukan penjabat (Pj) gubernur yang nantinya menggantikan Anies.

"Yang nanti tentu berkembang apapun keputusannya," ungkap Tito.