PKS Soroti Rusunawa di Jakarta: Ada yang Tidak Dihuni, Ada yang Krisis Air

JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyoroti penempatan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta pada lokasi yang tidak tepat.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021.

Yusriah mewanti-wanti agar pemilihan lokasi pembangunan harus berada pada kawasan yang dibutuhkan masyarakat. Sebab, saat ini ada sejumlah unit rumah susun yang tidak dihuni oleh masyarakat.

"Jangan sampai rusunawa justru dibangun di wilayah yang sudah berlebih, bahkan ada rusunawa yang sudah dibangun juga tidak ditempati seperti di wilayah Jakarta Utara. Padahal, wilayah lain justru ada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan, namun tidak dibangun rusunawa," kata Yusriah di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 24 Agustus.

Selain itu, Yusriah juga menyebut terdapat sejumlah rusunawa yang sudah dibangun namun lokasi tersebut mengalami krisis air bersih. Hal ini pun menyulitkan masyarakat yang tinggal di sana.

"Pada kasus lain juga terjadi dimana rusunawa dibangun justru pada daerah yang kondisi air bersihnya sangat minim. Akibatnya ketika sudah jadi dan siap dihuni, pada rusunawa tersebut tidak tersedia air bersih untuk berbagai keperluan penghuninya," ujar Yusriah.

Dari kondisi ini, lanjut Yusriah, dampak yang terjadi adalah banyak warga yang akhirnya pindah karena tidak mau menempati rusunawa akibat krisis air tersebut.

"Seharusnya ketika merencanakan lokasi bagi pembangunan rusunawa, masalah ketersediaan air bersih ini salah satu pertimbangan utama mengingat air bersih adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi warga penghuni," ucapnya.

Yusriah menuturkan ketidaktepatan penentuan lokasi rusunawa memperlihatkan bahwa anggaran belanja modal Pemprov DKI dalam melakukan pembangunan hunian masyarakat tidak efektif.

"Secara umum, Fraksi PKS menilai bahwa pengelolaan anggaran masih terlalu berorientasi pada proses dan output dan masih kurang berorientasi pada outcome dan manfaat. Fraksi PKS meminta agar perencanaan program ke depannya bisa jauh lebih baik lagi terutama yang menyangkut belanja modal," paparnya.