Rampung 100 Persen, Rusunawa Nelayan Terdampak Eksekusi Lahan di Mataram NTB Sudah Siap Dihuni

MATARAM - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan di Bintaro, Kecamatan Ampenan kini sudah rampung 100 persen dan siap dihuni.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri menargetkan, rusunawa dengan bentuk fisik lantai tiga tersebut siap dihuni awal 2022.

"Sekarang kita sedang melakukan proses persiapan serah terima dan rencananya akan ada peresmian oleh Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebelum ditempati," katanya di Mataram, Antara, Rabu, 22 Desember.

Menurutnya, rusunawa nelayan tersebut sudah dilengkapi dengan mebel antara lain, lemari, kursi dan tempat tidur, sehingga nelayan bisa pindah tanpa membawa banyak perabot rumah tangga.

Rusunawa Bintaro ini merupakan pembangunan tahap pertama dengan 44 kamar tipe 36 dilengkapi fasilitas 2 kamar tidur, satu kamar tamu, satu dapur dan satu kamar mandi.

"Untuk penghuninya kita prioritaskan nelayan yang menempati hunian sementara (huntara)," katanya.

Dia mengatakan, nelayan yang berada huntara ini merupakan nelayan Pondok Perasi yang terdampak eksekusi lahan, dan jumlahnya sekitar 80 kepala keluarga (KK).

Oleh karena itu, dengan kapasitas rusunawa yang ada saat ini 44 kamar, maka jumlah nelayan yang bisa pindah ke rusunawa juga 44 KK. Sisanya akan menempati rusunawa yang berbeda yang akan dibangun pada lokasi sama.

Untuk mengakomodasi semua nelayan yang ada di huntara dan nelayan yang masih menempati lahan milik orang, telah direncanakan pembangunan dua tower lagi rusunawa dengan kapasitas yang sama.

"Kami sudah usulkan ke pemerintah pusat agar tahun depan kita dapat tambahan pembangunan rusunawa lagi," katanya.

Pasalnya, pada lahan pembangunan rusunawa nelayan saat ini sudah disiapkan sekitar 2,5 hektare untuk pembangunan tiga tower rusunawa serta telah dibebaskan lahan untuk akses jalan masuk utama dengan anggaran Rp2,5 miliar.

"Untuk mendapat kepastian terkait pembangunan lanjutan rusunawa nelayan, bulan November saya sudah menghadap langsung ke Dirjen Perumahan namun masih proses pembahasan dan belum ada keputusan," katanya.

Harapannya, pemerintah pusat bisa melihat kondisi warga yang tinggal di huntara akibat eksekusi lahan dan warga yang masih menempati tanah secara ilegal di Pondok Perasi.

"Jika nelayan sudah pindah ke rusunawa, huntara akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan fasilitas nelayan serta logistik siaga bencana. Jadi huntara tidak dibongkar," katanya menambahkan.