Banyak Target Pembangunan Jakarta Tak Tercapai, Anies Disebut PDIP Bikin Kerja Pj Gubernur DKI Lebih Berat
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono/FOTO: Diah Ayu-VOI

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai pekerjaan Penjabat Gubernur DKI yang nantinya akan memimpin Jakarta sejak tahun 2022 hingga 2024 akan lebih berat.

Alasannya, Gembong menyatakan banyak target pembangunan Jakarta yang sejak awal disusun oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa diselesaikan sampai masa jabatannya berakhir Oktober nanti.

"Sudah pasti beban Pj Gubernur akan lebih berat. Kenapa? Karena dia harus mewujudkan harapan warga Jakarta yang dulu ditumpukan kepada Gubernur DKI hasil Pilkada 2017. Beban itu melekat pada Pj. Namun itu bukan janji yang bersangkutan, tapi dia punya kewajiban mengejar ketertinggalan itu," kata Gembong kepada wartawan, Senin, 22 Agustus.

Gembong mencontohkan sejumlah program Anies yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang hampir tidak mencapai target sampai masa jabatan Anies berakhir.

Di antaranya adalah pembangunan rumah DP Rp0 yang saat ini belum mencapai 1.000 unit. Padahal, dalam RPJMD, Anies menargetkan penyediaan 250 rumah DP Rp0.

Kemudian, program penanggulangan banjir. Sampai saat ini, program normalisasi sungai belum juga dilakukan proses konstruksi karena Pemprov DKI terganjal masalah pembebasan lahan.

"Program dasar yang ditawarkan pada warga Jakarta tidak mampu tertunaikan. Walaupun beliau (Anies) katakan sudah tunaikan satu per satu yang dulu dijanjikan pada rakyat Jakarta, tapi dari target yang diberikan ke rakyat Jakarta terlalu jauh untuk dicapai," ujar Gembong.

Karena itu, Gembong berharap siapapun Pj Gubernur yang nantinya dipilih oleh Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Dalam Negeri merupakan orang yang memahami persoalan Jakarta dan bisa mengejar ketertinggalan target pembangunan yang sebelumnya disusun oleh Anies.

"Mudah-mudahan Pak Presiden mampu menetapkan Pj dengan orang yang paham terhadap persoalan Jakarta, sehingga dia bisa segera eksekusi prioritas program yang harus dikerjakan lebih dahulu," imbuhnya.