Setelah Anies Lengser Diganti Pj Gubernur, PDIP Nilai TGUPP Tak Lagi Diperlukan karena Bikin Gaduh

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI tak lagi diperlukan saat masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berakhir dan diganti oleh Penjabat (Pj).

Alasannya menurut Gembong, kehadiran TGUPP sejak kepemimpinan Anies kerap menimbulkan kegaduhan serta memboroskan anggaran. Sebab, gaji TGUPP saat ini bersumber dari APBD pada pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI.

"TGUPP enggak perlu ada saat Pj menjabat. Menghabiskan anggaran dan bikin gaduh karena jumlahnya terlalu banyak. Sekarang (TGUPP) ada 70 sekian orang, itu otomatis bikin gaduh," kata Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Agustus.

Belum lagi, lanjut Gembong, saat ini TGUPP terlalu mencampuru kegiatan operasional jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Sehingga, menurut Gembong, SKPD menjadi lebih takut dengan TGUPP dibanding berhadapan dengan DPRD yang merupakan pengawas kerja SKPD. Dalam

"Campur tangan dia (TGUPP) ke SKPD, itu yang bikin rusak. Makanya, pas pembahasan RKPD (rencana kerja perangkat daerah) dulu, kita rekomendasikan bahwa TGUPP boleh tapi tidak boleh operasional. Karena, faktanya sekarang operasional dan membuat SKPD terganggu," urai Gembong.

Sebenarnya, keberadaan TGUPP saat Pj Gubernur DKI menjabat tetap dibolehkan. Namun, lanjut Gembong, sebaiknya pembayaran gaji TGUPP diambil dari tunjangan operasional gubernur. Seperti halnya pada saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI beberapa tahun lalu.

"Dana operasional gubernur besar, lho, sebulan bisa lebih dari Rp4 miliar. Karena besar, silakan TGUPP digaji dari dana operasional. Apalagi, besok Pj (menjabat) sendirian," ujar Gembong.

Meski begitu, Gembong menyarankan agar jumlah TGUPP tidak sebanyak seperti kepemimpinan Anies yang memiliki 72 anggota TGUPP.

"Penjabat perlu juga tenaga ahli. Tapi, jumlahnya jangan terlalu gemuk seperti itu. Pas Pak Soni (Plt. Gubernur DKI) saja ada 5 orang. Semakin ramping (TGUPP), maka akan semakin lincah. Jadi, ruang mereka cuma kasih masukan saja ke gubernur," imbuhnya.