Pemimpin Rezim Militer Myanmar Bakal Perpanjang Aturan Darurat Enam Bulan, Buat Apa?

JAKARTA - Pemimpin rezim militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing akan memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan lagi, media pemerintah mengatakan pada Hari Senin.

Media tersebut juga melaporkan, bahwa dewan pertahanan dan keamanan nasional rezim militer, telah memberikan persetujuan terkait rencara tersebut

Rezim militer pertama kali mengumumkan keadaan darurat setelah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari tahun lalu.

"Anggota (dewan keamanan) dengan suara bulat mendukung proposal untuk memperpanjang periode keadaan darurat yang dinyatakan selama enam bulan lagi," lapor Global New Light of Myanmar, melansir Reuters 1 Agustus.

"Di negara kita, kita harus terus memperkuat 'sistem demokrasi multi-partai yang asli dan disiplin' yang merupakan keinginan rakyat," tulis surat kabar itu mengutip Jenderal Senor Min Aung Hlaing.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan konflik menyebar ke seluruh negara Asia Tenggara setelah tentara menghancurkan sebagian besar protes damai di kota-kota.

Sementara, rezim militer mengatakan telah mengambil alih kekuasaan karena kecurangan pemungutan suara dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangkan dengan mudah oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND). Adapun kelompok pemantau Pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.

Rezim militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru pada Agustus 2023, meskipun jadwal telah tergelincir dan lawan tidak percaya pemilihan yang direncanakan akan bebas dan adil.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus menyatukan situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.