Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah bayangan Myanmar atau Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) menyerukan perang terhadap rezim militer, guna menghapus kekuasaan penguasa saat ini, Selasa.

Mengutip The Irrawaddy 7 September, Penjabat Presiden NUG Duwa Lashi La meminta semua warga untuk perang dan memberontak melawan aturan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, menyatakan seluruh Myanmar berada dalam keadaan darurat.

"Itu akan berlangsung sampai dimulainya kembali pemerintahan sipil di negara ini," ujar Duwa Lashi La.

Penjabat presiden juga mendesak siapa pun yang bertugas di bawah rezim untuk meninggalkan pekerjaan mereka mulai hari ini dan meminta masyarakat menahan diri untuk tidak bepergian, sambil meminta dukungan mereka.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak pasukan Tentara Pertahanan Rakyat bergabung dengan NUG, semetara pasukan etnis bersenjata untuk meningkatkan perlawanan terhadap pasukan rezim militer Myanmar.

Terpisah, kebetulan atau tidak, akhir bulan lalu rezim militer Myanmar melakukan pergantian pejabat militer pada posisi yang sensitif. Langkah ini dilakukan pada 25 Agustus lalu.

Melansir Myanmar Now, Mayor Jenderal Zaw Hein, loyalis utama pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ditunjuk untuk mengepalai Komando Regional Naypyitaw militer, menempatkan anak didik lama kepala junta sekaligus orang kepercayaannya di salah satu posisi militer yang paling sensitif.

Zaw Hein, yang merupakan kepala sekolah dari Akademi Layanan Pertahanan elit (DSA) di Pyin Oo Lwin, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai petugas layanan pribadi Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Dari 14 komando regional militer di Myanmar, Naypyitaw menjadi yang paling penting karena bukan hanya mengontrol keamanan ibukota administratif negara, tapi juga keamanan para jenderal rezim militer.

"Komandan Naypyitaw terutama bertanggung jawab atas keamanan panglima tertinggi," kata Kapten Nyi Thuta, yang membelot dari militer setelah kudeta militer.

Zaw Hein adalah putra Thein Aung, mantan brigadir jenderal yang menjabat sebagai kepala menteri Wilayah Ayeyarwady di bawah pemerintahan kuasi-sipil mantan Presiden Thein Sein. Thein Aung juga merupakan anggota junta yang memerintah Myanmar hingga Thein Sein menjabat pada 2011.

Untuk diketahui, setelah melakukan kudeta militer 1 Februari lalu, Jenderal Senior Min Aung Hlaing merombak sejumlah posisi jabatan strategis para jenderal militer.

Ini termasuk Jenderal Mya Tun Oo, yang beralih dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menjadi Menteri Pertahanan. Di posisi terakhir, ia menggantikan Letnan Jenderal Sein Win. Letnan Jenderal Ye Aung, yang menjabat sebagai menteri urusan perbatasan di bawah pemerintahan sebelumnya, juga dicopot dari jabatan menterinya.

Junta juga mencopot Jenderal Tin Aung San dari posisinya sebagai komandan angkatan laut, menjadikannya menteri transportasi dan komunikasi sebagai gantinya.

Militer Myanmar beroperasi secara berbeda dari kebanyakan angkatan bersenjata, menurut pembelot militer Mayor Hein Thaw Oo, yang bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil pada akhir Maret.

"Di militer, untuk alasan apa pun, Anda selalu takut pada siapa pun yang berpangkat lebih tinggi dari Anda. Itu tidak terasa seperti militer. Ini hampir seperti ada sistem raja dan budak," ungkapnya dalam wawancara April lalu.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.