Selandia Baru Kritisi Masalah Muslim Uighur hingga Pakta Keamanan dengan Kepulauan Solomon, PM Ardern: Masih Ada Kepentingan Bersama China
PM Selandia Baru Jacinda Ardern. (Wikimedia Commons/Nevada Halbert)

Bagikan:

JAKARTA - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, "ketika China menjadi lebih tegas dalam mengejar kepentingannya", masih ada kepentingan bersama yang dapat dan harus dikerjasamakan oleh kedua negara, pada Hari Senin.

Selandia Baru diketahui memperkuat 'suaranya' baru-baru ini pada keamanan dan kehadiran Beijing yang berkembang di Pasifik Selatan, sebagian karena penandatanganan pakta keamanan antara China dan Kepulauan Solomon awal tahun ini.

Kendati demikian, pada saat yang bersamaan, Selandia Baru tetap bergantung pada aktivitas perdagangan dengan China, melansir Reuters 1 Agustus.

PM Ardern mengatakan dalam pidatonya dalam China Business Summit di Auckland, sementara ada area yang sangat penting bagi Selandia Baru dan di mana pandangan negara itu berbeda dari China, Selandia Baru bersedia untuk terlibat.

"Kami juga akan mengadvokasi pendekatan dan hasil yang mencerminkan kepentingan dan nilai Selandia Baru, dan berbicara tentang isu-isu yang tidak," katanya.

"Perbedaan kita tidak perlu mendefinisikan kita. Tapi kita tidak bisa mengabaikannya," sambungnya.

Selandia Baru secara konsisten menyatakan keprihatinan tentang pemaksaan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia dan khususnya perlakuan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Tak hanya itu, Negeri Kiwi juga pendukung demokrasi di Hong Kong dan yang terbaru tentang potensi militerisasi Pasifik. Dalam beberapa kesempatan, Selandia Baru telah menjadi bagian dari pernyataan bersama tentang keprihatinan ini.

Meski demkian, PM Ardern mengatakan mengelola perbedaan dalam hubungan antara kedua negara tidak akan selalu mudah dan 'tidak ada jaminan.'

Dia menambahkan, dirinya menantikan kunjungan resmi secara langsung dan berencana untuk memimpin delegasi bisnis di sana, ketika langkah-langkah COVID-19 memungkinkan dan ada potensi kunjungan menteri luar negeri antara kedua negara.