JAKARTA - Keputusan Kepulauan Solomon untuk menandatangani pakta keamanan dengan China tidak akan merusak atau merusak perdamaian dan harmoni di kawasan itu, kata Perdana Menteri Manasseh Sogavare kepada parlemen.
Anggota parlemen Kepulauan Solomon mendesak Sogavare untuk secara terbuka mengungkapkan ketentuan pakta keamanan.
Sogavare mengatakan, pakta itu akan diungkapkan setelah 'proses', menambahkan kerja sama keamanan dengan China tidak diarahkan pada negara atau aliansi eksternal mana pun, "melainkan pada situasi keamanan internal kita sendiri".
"Saya meminta semua tetangga, teman, dan mitra kami untuk menghormati kepentingan kedaulatan Kepulauan Solomon dengan jaminan bahwa keputusan itu tidak akan berdampak buruk atau merusak perdamaian dan harmoni kawasan kami," tegasnya, melansir Reuters 20 April.
PM Sogavare mengkonfirmasi, pakta tersebut telah ditandatangani oleh menteri luar negeri dari kedua negara, sehari setelah China mengumumkan penandatanganan tersebut pada jumpa pers reguler di Beijing.
Rancangan yang bocor termasuk ketentuan bagi polisi Tiongkok untuk menjaga ketertiban sosial, dan untuk kapal angkatan laut Tiongkok untuk mengisi kembali di Kepulauan Solomon, yang mengkhawatirkan Australia.
Sogavare mengatakan kepada parlemen sehari sebelumnya, pakta itu tidak akan mengizinkan pangkalan militer China, dan mengatakan pada Hari Rabu pakta keamanan memungkinkan untuk perlindungan infrastruktur, setelah kerusuhan pada Bulan November melihat gedung-gedung dibakar dan nyawa melayang.
Langkah tersebut, beberapa hari sebelum delegasi Gedung Putih, termasuk Koordinator Indo Pasifik Kurt Campbell, tiba di Honiara, telah meningkatkan kekhawatiran di Canberra, tentang potensi kehadiran militer China yang berjarak kurang dari 2.000 kilometer.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta mengatakan pada Hari Rabu, Selandia Baru menjelaskan kepada Kepulauan Solomon dan China, keprihatinannya yang serius atas potensi pakta itu untuk mengacaukan kawasan Pasifik.
Sementara, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan Kepulauan Solomon melanggar kesepakatan dalam kelompok regional utama, Forum Pulau Pasifik, bagi negara-negara untuk membahas masalah pertahanan dengan kelompok itu sebelum membuat keputusan besar.
"Kami prihatin dengan militerisasi Pasifik dan kami terus meminta Kepulauan Solomon untuk bekerja dengan Pasifik, dengan segala kekhawatiran seputar keamanan mereka," ujar PM Ardern kepada outlet media Selandia Baru Stuff.co.nz.
Campbell bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama pada Hari Rabu di Suva, untuk membahas keamanan regional, kata kedutaan AS, dan juga akan melakukan perjalanan ke Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.
BACA JUGA:
Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru dan Australia berbagi keprihatinan tentang pakta keamanan Kepulauan Solomon dengan China dan risiko seriusnya terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, Gedung Putih mengatakan sebelumnya dalam sebuah pernyataan, setelah para pejabat bertemu di Honolulu, Hawai.
Adapun PM Australia Scott Morrison mengatakan pada Hari Rabu, Australia telah mengomunikasikan posisinya ke Sogavare dengan jelas. Tetapi, belum mengirim menteri luar negeri karena tidak ingin memberi tahu pulau-pulau Pasifik apa yang harus dilakukan.
