JAKARTA - Junta militer yang berkuasa di Myanmar memutuskan untuk memperpanjang status darurat negara itu enam bulan ke depan, lapor media pemerintah pada Hari Jumat.
Pengumuman keluar sehari jelang peringatan empat tahun kudeta yang menjerumuskan Negeri Seribu Pagoda itu ke dalam kekacauan setelah satu dekade demokrasi yang tentatif.
Junta militer berencana untuk mengadakan Pemilu tahun ini, yang oleh para kritikus dicemooh sebagai tipu daya untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui proksi.
"Masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pemilu umum dengan sukses. Khususnya untuk pemilu yang bebas dan adil, stabilitas dan perdamaian masih dibutuhkan," kata MRTV yang dikelola pemerintah di saluran Telegramnya saat mengumumkan perpanjangan status darurat, melansir Reuters 31 Januari.
Tanggal pemilihan belum ditetapkan, tetapi junta militer terus maju dengan rencana, meskipun berjuang untuk menjalankan negara sambil mencoba menangkis pemberontakan bersenjata yang berakar pada pemberontakan yang dipimpin pemuda di berbagai bidang yang ditumpas oleh militer dengan kekuatan mematikan.
Diketahui, Myanmar telah terkungkung dalam perang saudara yang dipicu penggulingan pemerintah sipil terpilih pimpinan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi oleh militer.
BACA JUGA:
Pertempuran telah menyebabkan sekitar tiga juta orang mengungsi, dengan kerawanan pangan yang meluas dan sepertiga dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang utusan khususnya telah mendesak semua pihak untuk mencari dialog dan melangkah maju melewati "mentalitas zero-sum" mereka.
Meskipun terjadi pertempuran, ekonomi yang hancur dan puluhan partai politik dilarang atau menolak untuk ambil bagian, junta militer bertekad untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Para penentang pemerintah militer berencana untuk mengganggu pemungutan suara dan telah mendesak negara-negara lain untuk tidak mengakui hasilnya, dengan mengatakan pemilihan umum akan diadakan bertentangan dengan keinginan rakyat.