Polda Metro Usul DKI Atur Jam Ngantor Urai Kemacetan, Legislator PDIP di DKI: Membingungkan

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengusulkan agar ada pengaturan jam masuk dan pulang kerja bagi pegawai perkantoran di Jakarta untuk mengurai kemacetan yang selalu terjadi saat jam sibuk.

Merespons hal ini, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak memandang usulan pengaturan jam berkantor tidak efektif dan membingungkan.

"Ini agak membingungkan dan sifatnya situasional atau sementara. Saya tidak melihat itu sebagai solusi," kata Gilbert dalam pesan singkat, Kamis, 21 Juli.

Gilbert berkaca pada pengaturan jam sekolah yang dimajukan setengah jam dari pukul 07.00 menjadi 06.30 sejak beberapa tahun lalu.

Dulu, pengaturan jam sekolah tersebut dibuat untuk mengurangi kemacetan karena menumpuknya lalu lintas kendaraan siswa berangkat sekolah dan pegawai berangkat kerja. Namun, saat ini kepadatan pada jam sibuk masih terjadi.

"Sebelumnya, jam sekolah yang diatur lebih pagi ternyata Jakarta tetap macet. Faktor utamanya adalah jumlah kendaraan yang terus bertambah melebihi penumbuhan jalan. Pengaturan jam sekolah saja gagal, apalagi jam kantor," ujar Gilbert.

Seharusnya, lanjut Gilbert, langkah yang utama dilakukan Pemprov DKI adalah membenahi sistem transportasi publik demi meningkatkan perpindahan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat ke angkutan umum.

"Seharusnya dicari jalan keluar, yaitu transportasi publik diperbaiki baru naikkan pajak Mobil. Gubernur (Anies Baswedan) sekarang malah fokus ke bus listrik. Padahal kita sekarang belum butuh bus listrik, tapi optimalkan jumlah bus, frekuensi, dan rute yang melayani," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengusulkan agar jam keberangkatan pekerja diatur agar tidak ada menumpuk pada jam sibuk. Latif mengaku usulan ini berangkat dari hasil analisanya terkait kemacetan Jakarta.

Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan, sehingga mengakibatkan kemacetan di jalanan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya akan mempertimbangkan usulan pengaturan jam kerja.

"Saya kira masukan itu jadi perhatian dari teman teman. Nanti masukannya kita pertimbangkan. Kita lihat sejauh mana kemacetan itu diakibatkan oleh jam kerja yang sama," tutur Riza.