JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ogah menanggapi kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan oleh petinggi lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Padahal, ACT kerap melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI.
Anies ditanya mengenai kasus ACT usai menghadiri Peresmian Perpustakaan Jakarta Dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis, 7 Juli.
Ketika mendengar pertanyaan itu Anies hanya mengacungkan jempol dan langsung mengakhiri konferensi pers di lokasi.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta memang pernah membuat program penyediaan dan pemberian makanan olahan daging kurban bersama ACT pada tahun 2018 dan 2019. Anies juga pernah bekerja sama dengan ACT dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Lombok.
Sebelum kasus ACT mencuat ke publik, Pemprov DKI sempat berencana kembali melakukan kerja sama penyaluran daging kurban dengan sejumlah lembaga sosial, termasuk ACT.
Namun, Pemprov DKI baru sebatas mengirimkan undangan kolaborasi kepada ACT. Ketika dugaan penyunatan dana umat oleh ACT diproses hukum saat ini, Pemprov DKI membatalkan rencana kerja sama tersebut.
"Kita memang mengumpulkan, Dompet Dhuafa kita ajak, ACT kita ajak, karena kita harus melakukan kolaborasi seperti tahun 2019, soal bagaimana daging kurban itu bisa sampe ke mustahik dalam waktu yang cepat. Ternyata, sampai sekarang ini blm confirm," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati pada Kamis, 7 Juli.
BACA JUGA:
Eli juga mengamini pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa Pemprov DKI tidak melakukan kerja sama penyaluran daging kurban dengan ACT pada tahun ini.
"Memang saya harus sampaikan semuanya, pemprov DKI kan kota kolaborasi. Tapi benar memang yang Pak Wagub sampaikan. Kita sampai saat ini belum ada kerja sama dengan ACT," lanjut Suharini.