Bagikan:

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan kerja sama penyaluran hewan kurban untuk Hari Raya Iduladha dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun ini.

Hal ini diungkapkan Riza seiring dengan kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan oleh petinggi ACT.

"Terkait ACT, perlu kami sampaikan ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov ACT. (Penyaluran hewan kurban tahun ini) itu kerja samanya dengan Baznas," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 6 Juli.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang pernah membuat program penyediaan dan pemberian makanan olahan daging kurban bersama ACT pada Agustus 2018. Di tahun yang sama, Anies juga pernah bekerja sama dengan ACT dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Lombok.

Meskipun pernah mengaku akan mengevaluasi mekanisme kerja sama antara Pemprov DKI dan ACT, Riza menegaskan masalah yang tengah merundung ACT dan diusut oleh kepolisian ini tidak berhubungan dengan kerja sama Pemprov DKI.

"Masalah di internal ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov. Tentu, yang namanya Pemprov kalau kerjasama dengan pihak, pihak ketiga membangun sinergi dan kolaborasi dan terus melakukan monitoring evaluasi pengawasan," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, lembaga kemanusiaan ACT diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi pimpinannya. Ini terbongkar dari laporan investigasi Majalah Tempo edisi terbaru.

Saat menjabat Presiden ACT Ahyudin diduga memperoleh gaji Rp250 juta setiap bulan. Sementara posisi di bawahnya seperti senior vice president digaji Rp200 juta per bulan, vice president Rp80 juta, dan direktur eksekutif Rp50 juta.

Berdasarkan laporan majalah Tempo, Ahyudin saat menjabat sebagai President ACT difasilitasi tiga kendaraan mewah seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CRV. Ditemukan pula dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah.