Pastikan Militer Tidak Ambil Bagian dalam Politik, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan Minta Kelompok Sipil Sudan Serius Bahas Transisi Demokrasi

JAKARTA - Pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan pada Hari Senin, tentara tidak akan berpartisipasi dalam upaya dialog yang dipimpin secara internasional, untuk memecahkan kebuntuan dengan oposisi sipil, sekaligus mendesak kelompok politik dan revolusioner untuk memulai pembicaraan guna membentuk pemerintahan transisi.

Oktober lalu, militer Sudan melakukan kudeta, membubarkan pemerintah transisi yang dibentuk setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan dalam pemberontakan rakyat 2019.

Pengambilalihan militer memicu seringnya unjuk rasa massal menuntut tentara mundur dari politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika telah memimpin upaya mediasi, untuk memecahkan kebuntuan ketika krisis ekonomi memburuk, tetapi hanya ada sedikit tanda kemajuan.

Jenderal Burhan berbicara di televisi ketika pengunjuk rasa di ibu kota Khartoum meningkatkan tekanan pada penguasa militer, dengan mengadakan aksi duduk selama berhari-hari terhadap kematian sembilan warga sipil pada Hari Kamis pekan lalu, selama demonstrasi anti-militer.

Sekitar 2.000 orang berpartisipasi dalam satu aksi duduk di dekat pusat kota pada Senin sore, kata seorang saksi mata Reuters, seperti dikutip 5 Juli.

Pada Hari Senin, Jenderal Burhan mengatakan keputusan tentara untuk tidak berpartisipasi dalam pembicaraan, semata untuk memungkinkan kelompok-kelompok politik dan revolusioner membentuk pemerintahan. Sejak kudeta, sebagian besar kelompok sipil menolak untuk berunding dengan militer, yang menyebabkan kebuntuan saat ini.

Dia meminta kelompok sipil untuk memulai dialog serius untuk membawa negara itu kembali ke transisi demokrasi. Militer akan berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil-hasil dialog, katanya.

Lebih jauh, Jenderal Burhan mengatakan dewan berdaulat yang dia pimpin, dan yang mencakup anggota militer dan sipil, akan dibubarkan setelah pemerintahan baru terbentuk.

Diketahui, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang baru kemudian akan dibentuk dan bertanggung jawab atas tugas-tugas keamanan dan pertahanan, serta tanggung jawab terkait sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah, kata Burhan.

Meski demikian, komentar Jenderal Burhan tidak menjelaskan lebih lanjut seberapa besar peran politik angkatan bersenjata ke depan.