Minta Militer Hentikan Kekerasan, PM Sudan Gelar Investigasi Pelanggaran Terhadap Pengunjuk Rasa
PM Sudan Abdalla Hamdok. (Wikimedia Commons/Ola A .Alsheikh)

Bagikan:

JAKARTA - Investigasi telah diluncurkan terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa sejak perebutan kekuasaan militer pada 25 Oktober, kata Perdana Menteri Sudan yang baru diangkat kembali, Abdalla Hamdok.

Komentar PM Hamdok muncul dalam pertemuan pada Selasa malam dengan kelompok Forces of Freedom and Change (FFC), koalisi sipil utama yang menentang kekuasaan militer. FFC sebelumnya mengatakan pada Hari Minggu, mereka tidak mengakui kesepakatan politik dengan pimpinan militer.

Kelompok tersebut menekankan selama pertemuan, pentingnya menyusun peta jalan untuk menerapkan perjanjian politik, membalikkan semua janji politik yang terjadi setelah pengambilalihan militer, mengembalikan semua orang yang dipecat selama periode itu, menurut pernyataan tersebut, mengutip Reuters 24 November.

Pekan lalu, pengunjuk rasa dan saksi Reuters mengatakan mereka melihat pasukan keamanan mengejar pengunjuk rasa ke lingkungan dan rumah untuk melakukan penangkapan. Setidaknya 15 orang ditembak mati selama protes anti-kudeta militer, menurut petugas medis. 

PM Hamdok dan kelompoknya menyerukan agar tahanan politik dibebaskan sesegera mungkin, dengan hak untuk melakukan protes secara damai harus dihormati.

Sementara itu, kepada Al Arabiya PM Hamdok mengatakan dirinya telah meminta militer untuk mengakhiri kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani dengan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, PM Abdalla Hamdok, yang pertama kali ditunjuk setelah penggulingan mantan Presiden Omar al-Bashir dalam pemberontakan 2019, akan memimpin pemerintahan sipil teknokrat untuk masa transisi.

Kendati demikian, kesepakatan itu menghadapi tentangan dari kelompok-kelompok pro-demokrasi yang menuntut pemerintahan sipil penuh sejak penggulingan Bashir, marah dengan tewasnya puluhan pengunjuk rasa sejak kudeta 25 Oktober.

PM Abdalla Hamdok menyebut, dia mengharapkan pemerintahan baru di Sudan dapat terbentuk dalam waktu dua minggu.