Tolak Kesepakatan PM Abdalla Hamdok dengan Militer, Puluhan Ribu Warga Sudan Turun ke Jalan

JAKARTA - Puluhan ribu orang Sudan memprotes di jalan-jalan Khartoum dan kota-kota lain pada Hari Kamis, mempertahankan tekanan pada para pemimpin militer setelah mereka mencapai kesepakatan untuk membawa kembali seorang perdana menteri sipil yang digulingkan dalam kudeta satu bulan lalu.

Partai-partai politik terkemuka dan gerakan protes yang kuat di Sudan telah menentang keputusan Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Hari Minggu, untuk menandatangani perjanjian dengan militer, dengan beberapa menyebutnya pengkhianatan atau mengatakan itu memberikan perlindungan politik untuk pengambilalihan.

"Revolusi adalah revolusi rakyat. Tentara kembali ke barak!" teriak pengunjuk rasa di Al Daim, sebuah distrik kelas pekerja di Khartoum. Mereka menyerukan keadilan bagi "martir" yang terbunuh dalam demonstrasi sebelumnya, mengutip Reuters 26 November.

Para pengunjuk rasa juga menutup jalan utama di lingkungan Sahafa di ibu kota. Membawa bendera Sudan, mereka meneriakkan "Burhan Anda tidak akan memerintah. Turun dengan kekuasaan militer," mengacu pada pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Siaran langsung di media sosial juga menunjukkan protes di kota-kota termasuk Port Sudan, Kassala, Wad Madani, dan El Geneina di Darfur Barat.

Secara terpisah, PBB mengatakan laporan mengindikasikan sedikitnya 43 orang tewas dalam kekerasan antarkomunitas di Jebel Moon di Darfur Barat sejak 17 November, dengan 46 desa dibakar dan dijarah.

"Kami juga khawatir dengan laporan pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan serta laporan 20 anak hilang," ujar misi PBB untuk Sudan, menyerukan pemerintah dan kelompok bersenjata yang menandatangani kesepakatan damai tahun lalu untuk melindungi warga sipil.

Kudeta bulan lalu menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kesepakatan dan upaya untuk mengakhiri konflik internal selama puluhan tahun di Sudan.

Koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) sipil yang telah berbagi kekuasaan dengan militer sebelum pengambilalihan, menyalahkan militer dalam sebuah pernyataan pada Hari Kamis karena membiarkan memburuknya situasi keamanan di Darfur.

Sementara pemulihan PM Hamdok adalah konsesi oleh pemimpin militer Jenderal Burhan, partai-partai politik utama dan kelompok-kelompok sipil mengatakan tentara seharusnya tidak memainkan peran dalam politik.

Terpisah, mahasiswa Universitas Osama Ahmed mengatakan dia memprotes karena yakin, Burhan ingin menjatuhkan revolusi dan mencegah pembentukan negara sipil.

Untuk diketahui, di bawah kesepakatan Hari Minggu, Abdalla Hamdok akan memimpin pemerintahan teknokrat selama transisi politik yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2023, berbagi kekuasaan dengan militer.

Ini dimaksudkan untuk didasarkan pada kesepakatan sebelumnya yang dicapai antara militer dan kekuatan politik sipil setelah penggulingan Omar al-Bashir 2019, ketika mereka telah setuju untuk berbagi kekuasaan sampai pemilihan umum.

Kudeta itu merusak kemitraan tersebut, dengan militer telah bekerja sejak saat itu untuk memperkuat posisinya dengan membuat penunjukan dan memindahkan staf dalam pekerjaan senior negara bagian.

Pada Hari Kamis, sekretariat kabinet mengeluarkan keputusan yang membatalkan semua pemindahan staf di pemerintahan sejak 25 Oktober, mempertahankan hak kabinet untuk melakukan pemindahan di masa mendatang.

FFC dan mantan menterinya telah menolak kesepakatan yang dibuat oleh Abdalla Hamdok, dengan alasan tindakan keras terhadap protes anti-militer selama sebulan terakhir. Hamdok mengatakan pihak berwenang Sudan berkomitmen pada demokrasi dan kebebasan berekspresi.